SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menghadiri Rapat Koordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi di Kantor Gubernur Kaltim, Minggu (11/5/2025).
Pertemuan tersebut membahas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Benua Etam.
Hasanuddin mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya angka kekerasan di Kaltim, khususnya di kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan.
Menurut data Simfoni PPA Tahun 2024, tercatat sebanyak 1.002 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Ia menilai bahwa tingginya angka tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan, serta adanya saluran pengaduan yang lebih banyak. Namun, Hasanuddin menyoroti rendahnya angka pelaporan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan akses dan infrastruktur.
“Daerah-daerah yang jauh mungkin belum terungkap dan dilaporkan karena keterbatasan akses dan kondisi geografis. Ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah,” ujarnya.
Hasanuddin mengapresiasi langkah Kementerian PPPA RI yang telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik PPA dan DAK Fisik PPA bagi 7 dari 10 kabupaten/kota di Kaltim. Ia berharap alokasi dana tersebut benar-benar digunakan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak, terutama di daerah 3T.
“Kami siap mengawal agar alokasi dana tersebut benar-benar digunakan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak, khususnya di daerah-daerah yang masih tertinggal,” tegasnya.(Adv)
