SAMARINDA ā Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronie Pasie, mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2025. Dalam wawancara pada Rabu (21/5/2025), Novan menegaskan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada sistem seleksi itu sendiri, melainkan pada ketidaksiapan sebagian orang tua dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
āMasalah utamanya bukan pada sistem, melainkan pada ketidaksiapan sebagian orang tua dalam menyesuaikan diri dengan aturan yang sudah ditetapkan. Ini berulang setiap tahun,ā jelas Novan dengan nada prihatin. Ia menilai bahwa hal ini menjadi kendala yang cukup signifikan dalam kelancaran proses PPDB.
Novan menegaskan bahwa semua jalur penerimaan peserta didik harus diatur secara ketat dan transparan agar sistem ini benar-benar berjalan adil dan objektif tanpa memberikan celah bagi praktik manipulasi atau kecurangan. āPenerimaan peserta didik baru sudah transparan. Tidak ada lagi ruang untuk manipulasi. Sekarang tinggal bagaimana kesiapan orang tua dalam memahami aturan mainnya,ā tambahnya.
Ia juga mengapresiasi upaya pemerintah dan dinas pendidikan yang terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi, namun menurutnya sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh kepada masyarakat sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekecewaan.
Novan menekankan bahwa peran aktif sekolah dan dinas pendidikan sangat penting untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh orang tua calon siswa, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik dan mengikuti prosedur yang berlaku dengan benar.
Menurutnya, keberhasilan sistem PPDB tidak hanya bergantung pada regulasi dan teknologi, tetapi juga pada kesadaran, kedisiplinan, dan sikap kooperatif semua pihak yang terlibat, terutama para orang tua siswa yang menjadi ujung tombak dalam proses pendidikan anak-anak mereka.
Ketua Komisi IV ini berharap agar ke depan proses PPDB dapat berjalan lebih lancar, minim konflik, dan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak-anak di Samarinda untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa hambatan berarti.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawasi pelaksanaan PPDB dan memberikan masukan serta rekomendasi kebijakan agar sistem pendidikan di Samarinda semakin berkualitas, merata, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. (yg/adv)
