Samarinda – Setelah menjadi program unggulan selama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Kaltim Isran Noor – Hadi Mulyadi, DPRD Kaltim meminta Pemprov Kaltim bisa mengevaluasi program Rumah Layak Huni (RLH) khususnya yang sumber dananya dari Corporate Social Responsibility (CSR).
Permintaan untuk evaluasi tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Muhammad Udin, bahwa menurut pengamatannya rumah masyarakat yang membutuhkan perbaikan berlokasi cukup jauh dari perusahaan yang menyalurkan dana CSR-nya.
“Jadi kita lihat, beberapa rumah masyarakat yang membutuhkan perbaikan itu tinggalnya di luar kawasan jangkauan perusahaan,” kata Udin, Selasa (24/10/2023).
Dirinya mempertanyakan, bagaimana nasib masyarakat yang berada jauh dan tidak berdekatan dengan perusahaan, menurutnya pasi pasti banyak tidak terakomodir. Maka yang seperti ini seharusnya menjadi perhatian oleh pemerintah.
“Sejauh ini setidaknya ada sekitar 5.135, dengan 10 keterlibatan perusahaan yang telah berkomitmen dalam membantu percepatan realisasi RLH, sehingga ini merupakan kewajiban dari seluruh perusahaan yang terlibat,” tegasnya.
Selain itu dirinya mengungkapkan, kerja keras Gubernur Kaltim sebelumnya di beberapa program lainnya seperti RLH mulai menunjukkan tanda-tanda yang baik.
“Peluncurkan program RLH, melakukan percepatan pembangunan dan lainnya, itu demi melanjutkan kesejahteraan masyarakat, saat ini tugas yang ada pun harus tetap dikawal agar bisa dilanjutkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik.
Maka menurutnya, melihat banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, Pj Gubernur Kaltim harus mampu proaktif membangun komunikasi dengan lembaga legislatif sehingga program-program tersebut mampu terealisasikan dengan maksimal.
