Makmur HAPK Kritik Ketidakhadiran Pimpinan Daerah dalam Rapat Paripurna APBD: “Setidaknya Sekda Harus Datang”

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK

Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Makmur HAPK melayangkan protes keras dalam forum rapat paripurna DPRD yang membahas penyampaian nota keuangan serta rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Menurutnya, agenda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran merupakan forum strategis yang membutuhkan kehadiran langsung dari pucuk pimpinan daerah, atau setidaknya diwakili oleh pejabat setingkat Sekretaris Daerah (Sekda).

Bacaan Lainnya

“Ini forum resmi yang sangat penting. Kalau Gubernur dan Wagub tidak hadir, paling tidak Sekda mesti datang. Bukan hanya staf teknis atau kepala dinas,” ujar Makmur pada Kamis, (12/6/2025).

Politisi senior itu menilai absennya pejabat utama dalam rapat pertanggungjawaban mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menyinggung pengalamannya selama dua periode menjabat sebagai Bupati Berau, di mana ia selalu hadir dalam setiap agenda yang berkaitan dengan laporan keuangan dan akuntabilitas pemerintahan.

“Selama saya menjabat bupati, hal-hal seperti ini tak pernah saya wakilkan sembarangan. Rapat pertanggungjawaban itu bukan agenda biasa, ini forum yang sangat menentukan arah penilaian publik dan DPRD terhadap kinerja pemerintah,” tegasnya.

Ia menjelaskan, dalam konteks rapat teknis atau pembahasan internal, kehadiran staf bisa saja dimaklumi. Namun, untuk sidang pertanggungjawaban, harus ada bentuk keseriusan yang ditunjukkan melalui kehadiran pejabat eselon tinggi.

“Tidak boleh dianggap sama antara rapat teknis dan rapat pertanggungjawaban. Kalau ini bisa diwakili oleh pejabat yang terlalu rendah, kesannya jadi seperti tidak serius,” tambahnya.

Makmur berharap, ke depannya Pemerintah Provinsi Kaltim dapat lebih menghargai forum-forum formal DPRD, apalagi yang berkaitan langsung dengan kinerja dan penggunaan anggaran publik.

“Kehadiran pimpinan daerah akan memberi sinyal positif bahwa pemerintah bertanggung jawab dan terbuka terhadap evaluasi. Jangan sampai dianggap enteng,” tutup Makmur.(Adv)

Pos terkait