SAMARINDA — Ketua Pansus IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, membeberkan sejumlah persoalan krusial terkait penanggulangan TBC dan HIV/AIDS yang ditemukan selama penyusunan Ranperda inisiasi DPRD. Hal tersebut diungkapkannya usai kegiatan sosialisasi ranperda di Samarinda Ulu, Jumat (21/11/2025).
Puji mengungkapkan bahwa Pansus IV telah melakukan serangkaian kunjungan lapangan ke puskesmas, rumah sakit, hingga berdialog dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, kegiatan sosialisasi baru dapat dilaksanakan pada November 2025 karena keterbatasan anggaran.
Ia menyoroti minimnya sarana screening TBC di Samarinda. Dengan target pemeriksaan 2.000 orang per tahun, fasilitas TCM yang tersedia hanya enam unit dengan cartridge terbatas sehingga capaian pemeriksaan hanya sekitar 1.000 orang.
“Jika target tidak tercapai, daerah dinilai tidak aktif. Padahal persoalannya ada pada keterbatasan sarana dan anggaran,” ujar Puji.
Selain itu, jumlah pasien HIV di Samarinda saat ini tercatat sekitar 3.500 orang. Namun angka tersebut diperkirakan lebih besar akibat fenomena “gunung es”, yaitu banyak kasus yang tidak terdeteksi karena rendahnya minat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan.
Puji juga menyoroti persoalan diskriminasi terhadap pasien TB-HIV yang masih terjadi, terutama di lingkungan pekerjaan.
“Banyak pekerja diberhentikan setelah terdiagnosis, padahal Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan,” tegasnya.
Lebih jauh, Puji memperingatkan bahwa dukungan pendanaan dari Global Fund diperkirakan akan berhenti pada 2026. Padahal, sebagian besar kebutuhan testing, alat TCM, hingga proses pengiriman sampel masih bergantung pada dana tersebut.
“Kita sangat bergantung pada Global Fund. Jika pendanaan terhenti, kemampuan deteksi dan penanganan bisa semakin melemah,” terangnya.
Puji berharap ranperda ini dapat memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan TBC dan HIV/AIDS, termasuk memastikan keberlanjutan layanan kesehatan, pendataan kasus yang lebih akurat, hingga perlindungan dari tindakan diskriminatif.(adv)
