SAMARINDA – Kebijakan baru Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudi Mas’ud yang memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi warga ber-KTP Kaltim yang berada di luar provinsi, menuai tanggapan positif dari DPRD Kaltim.
Namun, langkah tersebut juga dinilai perlu dibarengi dengan kesiapan sistem pendukung yang memadai. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zuhry.
Ia menilai, keberhasilan implementasi layanan tersebut sangat ditentukan oleh sejauh mana sinkronisasi data antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan instansi terkait lainnya dapat terwujud.
“Kebijakan ini sangat membantu, apalagi bagi pelajar dan mahasiswa asal Kaltim yang berada di luar daerah. Tapi tanpa pembenahan sistem informasi dan data kepesertaan, pelaksanaannya bisa menimbulkan persoalan baru,” ungkap Sarkowi.
Ia juga menyoroti permasalahan mendasar saat ini yakni kurangnya pemutakhiran data peserta BPJS, yang dapat menghambat akses warga terhadap layanan kesehatan yang dijanjikan.
Katanya, pihaknya sudah beberapa kali menerima keluhan masyarakat dalam forum evaluasi bersama BPJS, bahkan untuk layanan di dalam Kaltim sendiri masih banyak yang perlu dibenahi.
“Kalau pelayanan di daerah kita sendiri masih menghadapi kendala, tentu pelaksanaan di luar wilayah Kaltim akan lebih menantang tanpa persiapan matang,” lanjutnya.
Sarkowi menambahkan bahwa penting untuk membangun kerja sama yang kuat antar OPD agar penyelarasan data peserta, pengalokasian anggaran, dan teknis layanan bisa berjalan efektif.
Ia juga memahami kebijakan ini akan berdampak pada pengeluaran daerah, namun harus dilihat sebagai langkah strategis.
“Meskipun anggaran saat ini masih mengacu pada rencana jangka menengah dari periode sebelumnya, gubernur harus menyiapkan fondasi kuat agar program-program prioritas dapat berjalan maksimal mulai 2026,” terangnya.
Menurutnya, pelayanan kesehatan gratis lintas provinsi harus benar-benar dirancang secara realistis, bukan sekadar janji politik. Yang paling penting adalah kepastian layanan bagi warga di mana pun mereka berada.
“Intinya, keberhasilan program ini terletak pada kualitas layanan. Jika pelayanannya baik, ini akan menjadi warisan kebijakan yang berkesan bagi masyarakat,” tutup Sarkowi.(Adv)
