SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyatakan keprihatinannya terhadap proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim pada tahun anggaran 2026.
Ia menyebutkan bahwa salah satu penyebab utama penurunan ini adalah berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada daerah.
Dari sebelumnya mencapai Rp20 triliun, anggaran diprediksi hanya akan mencapai sekitar Rp18 triliun. Hasanuddin menilai penurunan ini cukup besar dan harus disikapi dengan strategi pengelolaan anggaran yang lebih cermat dan efisien.
“Informasi yang kami terima, pendapatan dari DBH akan turun cukup signifikan. Ini tentu berdampak pada kemampuan belanja daerah, khususnya untuk pembangunan dan layanan publik,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Hamas itu menjelaskan bahwa meskipun angka APBD terlihat besar, sebagian besar dana tersebut akan didistribusikan ke 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Dengan demikian, ruang fiskal yang bisa dimanfaatkan Pemerintah Provinsi menjadi terbatas.
“APBD kita memang Rp18 triliun, tapi bukan semuanya untuk provinsi. Ada bagian besar yang dialihkan ke kabupaten/kota. Jadi provinsi harus bisa mengatur sisa anggaran sebaik mungkin,” jelasnya.
Dalam kondisi anggaran yang menurun, Hamas menekankan perlunya efisiensi di berbagai sektor. Ia mencontohkan langkah penghematan yang sudah mulai diterapkan, salah satunya dengan menggelar kegiatan penting seperti Musrenbang langsung di kantor Gubernur, alih-alih di lokasi-lokasi luar kota yang memakan biaya besar.
“Sekarang kita fokus pada efektivitas. Musrenbang misalnya, yang dulu dilakukan di luar daerah, kini kita pusatkan di kantor Gubernur. Tujuannya untuk menekan biaya dan mengoptimalkan anggaran yang tersedia,” tegasnya.
Hamas juga berharap pemerintah daerah dapat menyesuaikan prioritas program, memastikan bahwa anggaran yang terbatas tetap menyasar sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Kondisi ini harus dijadikan momentum untuk merapikan skala prioritas. Jangan sampai program strategis terhenti hanya karena anggaran dipangkas,” pungkasnya.(Adv)
