Perusahaan Besar di Kaltim Harus Tunjukkan Kepedulian Lewat Kontribusi Pajak Daerah

SAMARINDA – Ketimpangan fiskal yang terjadi akibat rendahnya kontribusi pajak dari perusahaan besar yang beroperasi di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali disorot oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur.

Ia menyoroti minimnya pemasukan daerah dari sektor pajak kendaraan dan alat berat milik perusahaan, yang justru banyak terdaftar di luar provinsi.

Guntur menilai banyak perusahaan memanfaatkan sumber daya alam Kaltim, namun tidak memberi kontribusi fiskal yang sepadan.

Salah satunya terlihat dari banyaknya kendaraan operasional perusahaan yang menggunakan pelat nomor luar daerah seperti “B” atau “L”, meskipun beroperasi penuh di wilayah Kaltim.

“Jalan-jalan kita rusak karena dilalui kendaraan berat milik perusahaan, tapi pajaknya justru dibayarkan ke daerah lain. Ini bentuk ketidakadilan fiskal yang harus segera dibenahi,” jelasnya.

Ia mendorong perusahaan untuk melakukan balik nama kendaraan dan mendaftarkannya di wilayah Kaltim agar pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor dan alat berat bisa masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ini bukan cuma soal administrasi, tapi bentuk tanggung jawab moral perusahaan terhadap daerah tempat mereka beraktivitas. Kalau kendaraan mereka merusak infrastruktur, seharusnya mereka juga ikut berkontribusi memperbaikinya,” ujar legislator asal Kutai Kartanegara itu.

Guntur menyampaikan, Komisi II DPRD akan memperkuat kerja sama dengan Bapenda Kaltim untuk melakukan pemantauan langsung ke lapangan.

Ia menyebut banyak aset perusahaan, terutama alat berat, yang belum terdata dan belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.

“Kita tidak cukup hanya percaya pada data di atas meja. Kami akan turun langsung untuk melihat potensi nyata yang bisa digali,” tambahnya.

Menurut Guntur, jika optimalisasi PAD dari sektor ini berjalan efektif, maka pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan bisa lebih cepat direalisasikan tanpa harus menunggu bantuan anggaran dari pusat.

“Kalau PAD kita kuat, maka kemandirian fiskal daerah juga akan meningkat. Ini alasan utama mengapa perusahaan harus lebih serius berkontribusi,” tegasnya.(Adv)