Program 100 Hari Gubernur Masih Tahap Awal, Butuh Waktu Realisasi

Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menilai masa kerja 100 hari pertama Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji masih berada dalam fase penyesuaian dan implementasi awal terhadap arah kebijakan pembangunan daerah.

Ia mengatakan, fokus utama saat ini adalah mengintegrasikan visi-misi kepala daerah ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menjadi dasar pijakan bagi semua program prioritas ke depan.

“Rancangan RPJMD hari ini akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD untuk dibacakan secara resmi. Setelah itu, dokumen akan didistribusikan ke fraksi-fraksi untuk dibahas lebih lanjut,” ujar Ananda saat ditemui pada Senin (23/5/2025).

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa proses ini tidak berkaitan langsung dengan APBD Perubahan, melainkan penyesuaian kebijakan ke dalam sistem yang telah diatur, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Instruksi Presiden (Inpres) terkait pembangunan daerah.

“Jadi ini bukan sekadar revisi anggaran, tapi bagian dari penyesuaian arah pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” katanya.

Menurut Ananda, tiga sektor tersebut kini mulai mendapatkan porsi perhatian dalam kebijakan awal gubernur. Beberapa program juga sudah mulai disampaikan ke legislatif untuk dikawal pelaksanaannya.

Fraksi PDIP, lanjutnya, juga tengah mencermati implementasi program unggulan dari kepala daerah, seperti Gratispol dan Jospol.

“Kami mendukung program yang berpihak kepada masyarakat, tetapi tentu juga akan memberikan catatan jika pelaksanaan di lapangan belum sesuai harapan,” tegasnya.

Ketika ditanya soal capaian selama 100 hari pertama masa kepemimpinan Rudy–Seno, Ananda menyebut bahwa proses transformasi pemerintahan memang membutuhkan waktu. Ia menilai pendekatan Gubernur Rudy yang intens dan serius terhadap urusan Kaltim sebagai sinyal positif.

“Beliau punya komitmen tinggi. Tapi tentu tidak bisa instan. Kita lihat realisasi secara bertahap,” ujarnya.

Ananda mengajak seluruh pihak, baik legislatif, birokrasi, maupun masyarakat, untuk bersabar dan memberi ruang agar program-program strategis yang telah dirancang bisa berjalan optimal sesuai rencana.

“Kita akan kawal bersama. Kalau ada yang sudah bagus, kita apresiasi. Kalau ada kekurangan, ya kita beri masukan. Ini bentuk kontrol demokrasi yang konstruktif,” pungkasnya.(Adv)