TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) segera memperkenalkan terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat: Program RT-KU Terbaik. Program ini akan resmi diluncurkan pada Desember 2025 dan mulai diimplementasikan sejak Januari 2026, dengan alokasi anggaran mencapai Rp150 juta per Rukun Tetangga (RT)—tiga kali lipat dari skema sebelumnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa Program RT-KU bukan sekadar peningkatan nominal bantuan, melainkan transformasi pendekatan pembangunan yang berakar dari lingkungan terkecil.
“Ini adalah bagian strategis dari RPJMD Kukar Idaman Terbaik 2025–2030. Kami ingin pembangunan benar-benar dimulai dari RT, bukan hanya diturunkan dari atas,” ujarnya di Tenggarong, Rabu (10/9/2025).
Menurut Arianto, selama ini bantuan Rp50 juta per RT telah berhasil memperkuat gotong royong dan membangun sarana lingkungan seperti posyandu, drainase, atau lampu jalan. Namun, tantangan kini lebih kompleks—masyarakat membutuhkan akses nyata terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
“Dengan Program RT-KU, fokusnya bergeser ke pemberdayaan berbasis kebutuhan riil warga. Bukan hanya membangun fisik, tapi juga memastikan anak-anak bisa belajar, lansia terlayani, dan keluarga rentan mendapat perlindungan,” tegasnya.
Saat ini, DPMD Kukar tengah menyusun petunjuk teknis, mekanisme pertanggungjawaban, serta daftar kegiatan yang bisa dibiayai dalam skema baru ini. Harapannya, setiap RT dapat merancang program yang sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal—mulai dari pelatihan keterampilan, pos pendidikan anak usia dini (PAUD), hingga pos kesehatan berbasis komunitas.
“Kami dorong RT untuk menjadi pusat inisiatif, bukan hanya penerima bantuan. Dengan dukungan Rp150 juta, mereka bisa lebih kreatif, lebih mandiri, dan lebih responsif terhadap kebutuhan warganya,” tambah Arianto.
Lebih dari itu, Program RT-KU juga dimaksudkan untuk memperkuat solidaritas sosial dan partisipasi warga dalam pembangunan. Setiap keputusan—dari perencanaan hingga pelaporan—harus melibatkan musyawarah RT secara transparan.
“Kami yakin, ketika masyarakat diberi kepercayaan dan sumber daya yang cukup, mereka mampu mengelola pembangunan dengan lebih baik,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, Kukar menegaskan komitmennya membangun desa dan kota yang tidak hanya indah secara fisik, tetapi juga adil, inklusif, dan berdaya dari akar rumput.
