TENGGARONG – Dalam upaya memperkuat fondasi pemerintahan dari tingkat terbawah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) aktif mengikuti Rakor Penguatan Pemerintahan Desa 2025 yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting pada Minggu (7/9/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam membangun desa yang tidak hanya administratif, tetapi juga aman, kondusif, dan produktif.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menekankan bahwa Rakor Penguatan Pemerintahan Desa 2025 bukan sekadar forum koordinasi rutin, melainkan langkah strategis untuk memperkuat peran desa sebagai garda terdepan stabilitas sosial—khususnya menjelang akhir tahun.
“Kami fokus pada dua hal utama: tata kelola pemerintahan yang baik dan pemulihan sistem keamanan lingkungan,” ujar Arianto saat ditemui di Tenggarong, Rabu (10/9/2025).
Salah satu hasil konkret dari rakor tersebut adalah reaktivasi program siskamling (sistem keamanan lingkungan) di seluruh desa dan kelurahan se-Kukar. DPMD bersama aparat terkait akan segera melakukan pendataan ulang jumlah poskamling, menyusun jadwal ronda yang terstruktur, serta memperkuat koordinasi antarwarga dalam menjaga keamanan lingkungan.
“Desa harus jadi tempat di mana warga merasa aman, nyaman, dan saling menjaga. Itu dimulai dari poskamling yang aktif,” tambahnya.
Arianto menegaskan bahwa penguatan pemerintahan desa tidak boleh hanya berhenti pada urusan administrasi atau laporan keuangan. Aspek sosial, keamanan, dan partisipasi masyarakat sama pentingnya untuk menciptakan iklim pembangunan yang berkelanjutan.
Hasil Rakor Penguatan Pemerintahan Desa 2025 akan menjadi panduan teknis bagi Pemkab Kukar dalam menyusun kebijakan lokal, termasuk pelatihan bagi perangkat desa, pendampingan pengelolaan keamanan lingkungan, serta integrasi data keamanan ke dalam sistem pemerintahan desa digital.
“Harapan kami, desa bukan hanya tempat tinggal, tapi juga benteng ketertiban dan kebersamaan. Dengan sinergi ini, kami yakin Kukar bisa membangun desa yang benar-benar mandiri—dari segi pemerintahan, ekonomi, maupun keamanan,” pungkas Arianto.
