Reza Fachlevi Minta Penutupan Alur Sungai Mahakam Dikaji Mendalam

FOTO: Wakil Ketua Komisi lll DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi.

SAMARINDA – Menanggapi usulan penutupan sementara alur pelayaran Sungai Mahakam pasca insiden tabrakan kapal dengan Jembatan Mahakam I, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi menekankan pentingnya pertimbangan yang menyeluruh dan tidak tergesa-gesa.

Menurut Reza, alur sungai Mahakam bukan sekadar jalur transportasi, melainkan nadi ekonomi utama yang menopang banyak sektor, mulai dari logistik hingga pertambangan. Karena itu, setiap kebijakan yang menyentuh alur tersebut harus dikaji dengan cermat dan komprehensif.

Bacaan Lainnya

ā€œKita tidak bisa sembarangan mengambil keputusan, apalagi menyangkut alur Sungai Mahakam yang vital. Banyak masyarakat, industri, dan pelaku ekonomi bergantung pada jalur ini,ā€ jelas Reza.

Ia menambahkan bahwa kewenangan terkait wilayah sungai berada di pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, sementara sisi darat seperti infrastruktur jembatan berada di bawah Kementerian PUPR. DPRD, lanjutnya, hanya memiliki peran memberikan rekomendasi dan mengawasi jalannya kebijakan, bukan penentu akhir.

ā€œDPRD hanya bisa mengawal dan memberi masukan. Tapi keputusan tetap di tangan eksekutif pusat,ā€ tegasnya.

Reza mengingatkan bahwa penutupan alur sungai, meski bersifat sementara, dapat mengakibatkan dampak besar, termasuk terhambatnya distribusi batu bara, logistik barang, dan gangguan pada penerimaan negara melalui PNBP. Ia juga mengkhawatirkan potensi rusaknya fasilitas pelabuhan seperti jetty akibat stagnasi aktivitas.

ā€œKalau jalur sungai ditutup, bisa saja perekonomian daerah lumpuh. Bahkan bisa mencoreng citra Indonesia di mata investor internasional,ā€ katanya.

Sebagai alternatif, Reza lebih mendorong langkah tegas dalam proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab dalam kecelakaan tersebut. Ia mendesak agar pelaku, mulai dari nakhoda, kru kapal hingga pemilik perusahaan, diusut tuntas.

ā€œJangan sampai masyarakat luas jadi korban atas kesalahan segelintir pihak. Fokuskan pada penegakan hukum. Bila perlu, cabut izin usaha, sita kapal, dan berikan sanksi berat. Itu yang paling adil,ā€ tegasnya.

Menurutnya, pendekatan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan stabilitas ekonomi dan penegakan hukum yang tegas tanpa mengorbankan kepentingan rakyat. (Adv)

Pos terkait