Samarinda- Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub tinjau masalah penempatan guru P3K berdasarkan aduan pegawai P3K yang belum mendapatkan lokasi penempatan tugas.
“Persoalan pengangkatan P3K ini banyak hal, khususnya di sektor pendidikan, jadi mereka ini datang
kesini forum ini datang ke komisi 4, mereka itu sudah lulus di tahun 2021, tapi mereka belum keluar penempatannya,” ungkap Rusman.
Setelah mendapatkan aduan, Ketua fraksi PPP itu mencari akar permasalahan, dirinya mendapati bahwa tidak adanya data yang sinkrong dari pusat ke daerah menyebabkan penempatan guru masih belum selesai.
“Ternyata setelah di cek dan kita pertanyakan oleh teman-teman BKD (Badan Kepegawaian Daerah), bahwa itu memang masih dalam proses oleh pusat,” sebutnya
Tidak hanya itu, program yang menguji sosial kultural ini tidak melibatkan daerah dalam melakukan rekrutmen.
“Yang merekrut itu adalah pusat sampai ke penematannya, jadi daerah itu hanya menerima hasil. sehingga apa yang terjadi diangkatan pertama p3k itu bbnyak peersoalan,” Katanya
Rusman menerangkan terdapat beberapa masalah yang terjadi akibat rekrutment dari P3K ini, salah satunya tenaga pendidik/pegawai dari P3K karena mulanya pengangkatan pegawai ini banyak yang berasal dari pengabdian yang lama seorang guru namun dipindah tugaskan dari instansi lamanya.
“Ditempatkan tidak berdasarkan dimana dia berasal” ucapnya.
Dia menyarankan kepada pelaksana program ini untuk memperbaiki sistem dalam memasukan data pokok pendidikan (Dapodik) yang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdibud) sehingga tidak terjadi kesalahan penempatan bidang dan lokasi guru.
“Kuncinya sebenarnya ada di satuan pendidikan, didalam menginput datda-data di dapodik di diknas” ucapnya lagi.
Ketua Bapemperda itu menilai terdapat masalah lain yang harus dikerjakan oleh Disdibud Kaltim, karena awal mula permasalahan adalah penginputan data pegawai maupun calon pegawai yang ada di Kaltim perlu di rapikan.
“Selama ini kelemahan, kita aplikasi yang disiapkan dinas pendidikan dan kebudayaan itu belum berjalan secara maksimal khususnya dalam persoalan input data guru baik yang berstatus pegawai ASN, honorer dan P3K itu sendiri” Bebernya.
Namun, kata Rusman distribusi guru mata pelajaran atau bidang tertentu tidak banyak yang berada di daerah-daerah
“Guru-guru bidang studi itu banyak menumpuk disatuan-satuan pendidikan yang ada dikota, akhirnya yang terjadi sekolah-sekolah yang ada dipinggiran justru gada gurunya” jelasnya
Dirinya ingin Disdikbud menginput data guru sesuai dengan bidang dan penempatan awalnya, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam sistem pendidikan di Kaltim. (Adv/Kurniawan/DPRD Kaltim)
