SAMARINDA ā Dalam rangka memperkuat pelaksanaan kebijakan penghematan anggaran, Sekretariat DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kamis, (15/5/2025).
Kunjungan ini membahas strategi menghadapi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mendorong efisiensi belanja, khususnya terkait pengurangan biaya perjalanan dinas dan kegiatan non-prioritas.
Rombongan dari DPRD Kubar dipimpin oleh Wakil Ketua II, Sepe M, serta Wakil Ketua I, Agustinus, didampingi sejumlah anggota dewan dan staf sekretariat. Mereka disambut oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kaltim, Hardiyanto, bersama Perencana Ahli Muda, Neneng Risnayani, dan staf keuangan Rosita, di Gedung E Kompleks DPRD Kaltim.
Dalam diskusi tersebut, Hardiyanto memaparkan bagaimana pihaknya telah melakukan penyesuaian menyeluruh guna menanggapi arahan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
āKita dihadapkan pada tantangan bagaimana mempertahankan kualitas pelayanan kelembagaan dengan keterbatasan anggaran. Untuk itu, kami melakukan penyesuaian kegiatan dan lebih selektif dalam menyusun agenda kerja,ā ujar Hardiyanto.
Ia menekankan bahwa adaptasi kelembagaan tidak hanya menyasar pengurangan biaya, tetapi juga menciptakan sistem kerja yang lebih efektif dan berbasis teknologi. Pemanfaatan platform digital menjadi salah satu solusi untuk mengurangi intensitas perjalanan fisik, tanpa mengurangi produktivitas lembaga.
āEfisiensi ini seharusnya dimaknai sebagai peluang untuk mendorong modernisasi birokrasi, bukan sekadar penghematan,ā tambahnya.
Pihak DPRD Kubar mengapresiasi paparan tersebut dan menganggap Kalimantan Timur sebagai contoh yang relevan dalam penerapan kebijakan efisiensi, mengingat skala dan kompleksitas tugas legislatif di tingkat provinsi.
Pertemuan berlangsung produktif dengan diskusi terbuka mengenai mekanisme penyusunan anggaran tahun 2025, strategi pengurangan biaya operasional, serta pentingnya pelaporan kegiatan yang akuntabel dan transparan.
Hardiyanto berharap, kolaborasi antarlembaga ini bisa terus terjaga, karena berbagi strategi antarwilayah sangat penting untuk memperkuat implementasi kebijakan nasional secara merata.
āKerja sama lintas daerah seperti ini penting agar kita bisa saling belajar dan tetap menjaga kualitas pelayanan publik di tengah kebijakan efisiensi yang sedang berjalan,ā tutupnya.(Adv)
