Samarinda ā Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi mengungkapkan keprihatinannya terhadap keterbatasan sarana dan anggaran pemeliharaan jalan nasional di wilayah Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar), dan Mahakam Ulu (Mahulu). Ia menilai bahwa kondisi ini menghambat pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan secara optimal.
Hal tersebut disampaikan Subandi usai rapat dengar pendapat bersama UPTD PUPR-PERA Wilayah II di Gedung E DPRD Kaltim pada Senin, 19 Mei 2025. Menurutnya, anggaran yang dialokasikan untuk UPTD Wilayah II masih jauh dari cukup.
āDana yang tersedia hanya sekitar Rp28 miliar. Sebesar Rp10 miliar di antaranya dialokasikan untuk BBM, sementara Rp18 miliar sisanya harus dibagi ke tiga wilayah kerja. Dengan jumlah sebesar itu, sulit bagi mereka menangani semua kerusakan jalan secara maksimal,ā ucapnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan alat berat yang dimiliki. Berdasarkan laporan kinerja Dinas PUPR-PERA tahun 2024, UPTD Wilayah II hanya memiliki peralatan terbatas, seperti 3 eksavator, 3 motor grader, 2 vibrator roller, dan beberapa dump truck. Kekurangan ini membuat pelaksanaan pekerjaan kerap harus bergantung pada pinjaman dari wilayah lain.
Subandi menilai situasi ini semakin mendesak, mengingat beberapa ruas jalan penting seperti H.A.M Rifaddin dan KM 28 Batuah berada dalam kondisi rusak dan butuh penanganan segera. Meski merupakan jalan nasional, DPRD Kaltim terus menjalin komunikasi dengan BBPJN untuk mencari solusi jangka pendek.
Di sisi lain, Subandi juga menyoroti terhentinya proyek jalan pendekat ke Bandara APT Pranoto via Bayur-Batu Besaung karena alasan efisiensi anggaran. Padahal, menurutnya, proyek itu krusial untuk mengatasi kemacetan.
Ia menegaskan bahwa peningkatan anggaran adalah solusi utama. āKalau tidak ada tambahan anggaran, keluhan masyarakat akan terus bermunculan, apalagi saat musim hujan,ā tutupnya.(Adv)
