Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi mengingatkan perlunya perhatian serius terhadap kondisi jalan provinsi yang kian memburuk, terutama menjelang musim hujan yang diperkirakan akan memperparah kerusakan.
Pernyataan ini disampaikan usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wilayah I Dinas PUPR-PERA Kaltim, yang dilaksanakan di Gedung E DPRD Kaltim pada Senin, (19/5/2025).
Dalam RDP tersebut, Subandi menyampaikan bahwa diskusi difokuskan pada kendala teknis dan non-teknis yang dihadapi UPTD Wilayah II dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu.
Dia menekankan bahwa perbaikan jalan harus bersifat kondisional agar jalan tetap bisa digunakan, namun pemerintah juga wajib menyiapkan program jangka panjang untuk perbaikan permanen.
Menurutnya, pendekatan ini realistis mengingat keterbatasan anggaran yang ada saat ini.
“Kami duduk bersama UPTD II Samarinda untuk menggali kendala lapangan, terutama terkait teknis dan dana,” ujar Subandi.
Salah satu masalah utama yang dibahas adalah keterbatasan anggaran. Dari total dana Rp28 miliar yang dimiliki UPTD Wilayah II, sekitar Rp10 miliar digunakan untuk pembelian BBM, sehingga hanya tersisa Rp18 miliar untuk pemeliharaan di tiga kabupaten.
“Jumlah ini sangat kurang untuk pemeliharaan jalan lintas kabupaten. Akibatnya, banyak kerusakan jalan belum terselesaikan,” kata politikus PKS ini.
Selain dana, kendala lain adalah kekurangan alat berat dan sumber daya manusia. UPTD II sering kekurangan ekskavator dan alat pendukung lain sehingga harus meminjam atau bergantian menggunakan alat dari wilayah lain, yang menghambat proses perbaikan.
“Banyak pekerjaan akhirnya dikerjakan secara swa kelola. Padahal jika ada penunjukan resmi, pengerjaan bisa lebih cepat dan terencana,” tambahnya.
Subandi menegaskan bahwa solusi nyata adalah peningkatan alokasi anggaran agar UPTD bisa merespons lebih baik laporan kerusakan jalan dari masyarakat.
“Kita tidak boleh menunggu jalan rusak parah baru bertindak. Apalagi saat musim hujan, kerusakan bisa bertambah dan membahayakan pengguna jalan. Jadi, peningkatan dana sangat penting,” tegasnya.
Ia juga menyoroti proyek Jalan Ring Road IV yang direncanakan menghubungkan Samarinda dengan Bandara APT Pranoto melalui Bayur dan Batu Besaung. Proyek ini dianggap strategis untuk mengurangi kemacetan di jalur menuju bandara.
Sayangnya, meski pembebasan lahan sudah selesai, proyek tertunda akibat efisiensi anggaran dan perubahan prioritas pembangunan.
“Jika jalan ini terbangun, konektivitas antarwilayah akan meningkat signifikan, tapi saat ini masih terhambat karena masalah anggaran,” ujarnya.
Selain itu, Subandi juga mengingatkan perlunya penanganan segera Jalan H.A.M Rifaddin, yang menjadi penghubung penting Samarinda dengan Kutai Kartanegara dan Balikpapan, karena fungsinya vital bagi aktivitas ekonomi dan logistik.
Menyinggung keluhan warga di Loa Bakung soal lalu lintas truk bertonase besar di Jalan Jakarta, Subandi menyarankan pengalihan kendaraan berat ke jalur alternatif seperti Jalan M. Said dan Ring Road demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
“Kami ingin keamanan warga jadi prioritas utama. Pengalihan jalur ini sederhana namun berdampak besar,” ungkapnya.
Untuk jalan nasional, Subandi menyebut pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim agar penanganan jalan nasional yang rusak bisa segera ditindaklanjuti.
“Kami jaga komunikasi agar program pusat dan daerah selaras,” tutupnya.(Adv)
