Samarinda – Meski Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menilai capaian tersebut harus dijadikan titik tolak untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan.
“Pencapaian opini WTP memang membanggakan, tetapi yang tak kalah penting adalah bagaimana kita terus memperbaiki kualitas pengungkapan informasi dalam laporan keuangan,” ungkapnya, Jumat (23/5/2025).
Ia menekankan bahwa penyajian data keuangan yang jujur, lengkap, dan sesuai standar sangat krusial untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat, baik oleh publik maupun pemangku kepentingan lainnya.
Selain itu, Hasanuddin juga menggarisbawahi perlunya penguatan sistem pengendalian internal di lingkungan Pemprov.
Menurutnya, sistem yang baik akan membantu mencegah kesalahan administratif maupun potensi penyimpangan hukum dalam pengelolaan anggaran.
“Evaluasi berkala terhadap sistem pengawasan internal sangat penting agar setiap proses keuangan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik,” ucap politisi Partai Golkar tersebut.
Lebih jauh bahwa, laporan keuangan bukan sekadar dokumen formal, melainkan bentuk konkret pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas penggunaan anggaran publik.
Oleh karena itu, transparansi, efisiensi, dan integritas harus menjadi roh utama dalam setiap proses penyusunan laporan menurut Hamas sapaan Hasanuddin Mas’ud.
Meskipun demikian, Hamas turut menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Kaltim mempertahankan opini WTP untuk yang ke-12 kalinya.
Akan tetapi, mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah catatan dalam hasil audit BPK yang harus segera ditindaklanjuti.
“Capaian WTP ini adalah prestasi, tapi juga pengingat bahwa pekerjaan rumah kita belum selesai. Temuan-temuan yang ada harus menjadi pijakan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan,” tuturnya.
Ia pun berharap pencapaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemprov Kaltim untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan keuangan yang profesional dan bertanggung jawab.
“Semoga ini bukan sekadar simbol keberhasilan administratif, tapi benar-benar mencerminkan komitmen kita dalam membangun daerah dengan tata kelola yang bersih dan terpercaya,” pungkasnya.(adv)
