SAMARINDA – Keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam merealisasikan aspirasi pembangunan masyarakat Samarinda. Karena itu, setiap usulan perlu disusun berdasarkan prioritas dan tingkat kebutuhan masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan tidak semua aspirasi yang disampaikan warga melalui kegiatan reses bisa langsung direalisasikan. Kondisi infrastruktur, manfaat pembangunan, serta kemampuan anggaran menjadi pertimbangan dalam menentukan program yang didahulukan.
“Kalau orang bilang, lebih baik kalian perbaiki yang lebih rusak daripada yang cuma sekadar merapikan saja. Bicara kelayakan masih layak,” kata Novan saat reses di Bungas Coffee, Jalan MT Haryono (8/10/2026).
Novan meminta warga menyusun usulan berdasarkan kesepakatan bersama melalui rembuk RT. Seluruh aspirasi tersebut nantinya dikumpulkan untuk dibawa ke rapat paripurna pada akhir bulan, sebelum dimasukkan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Hasil reses kali ini kita kumpulkan, nanti pada akhir bulan kita paripurnakan. Pada Januari dan Februari apabila sistem SIPD terbuka, semua usulan yang ada kami masukkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD II Partai Golkar Samarinda, Andi Satya Adi Saputra, turut menyoroti proyeksi penurunan APBD Kalimantan Timur pada 2027. Dalam sambutannya, ia menyebut proyeksi anggaran provinsi berada di kisaran Rp13,21 triliun.
Menurut Andi, kondisi fiskal tersebut menuntut pemerintah lebih cermat dalam menentukan belanja agar setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa DPRD bertugas menyerap dan memperjuangkan aspirasi warga, bukan melaksanakan pembangunan secara langsung.
“Apabila nanti ternyata tidak semua aspirasi Bapak Ibu bisa diakomodasi oleh Pak Novan, maka harap dimaklumi,” kata Andi.
Sejumlah usulan disampaikan warga dalam reses tersebut. Di antaranya penerangan dan perbaikan akses jalan menuju TPA di Bukit Pinang, perbaikan drainase di Kelurahan Jawa, serta pembangunan rumah aman yang diusulkan TRC Kaltim.
“Artinya aspirasi yang masuk akan dihimpun dan diteruskan sesuai kewenangan serta mekanisme yang berlaku. Namun, realisasinya tetap bergantung pada skala prioritas dan ketersediaan anggaran”, demikian Muhammad Novan Syahronny Pasie.(adv)
