Pemadaman Listrik di Kaltim Belum Terurai, DPRD Soroti Kemampuan Pembangkit PLN

Samarinda – Gangguan pasokan listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian DPRD Kaltim. Persoalan tersebut memunculkan sorotan terhadap kesiapan dan kemampuan pembangkit milik PT PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

Hingga kini, penyebab utama ketidakstabilan pasokan listrik dinilai belum dijelaskan secara menyeluruh. Masyarakat pun masih membutuhkan kepastian terkait faktor yang memicu pemadaman serta langkah konkret untuk mengatasinya.

Bacaan Lainnya

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengatakan pihaknya sejauh ini belum mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara khusus dengan PLN untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.

Menurutnya, DPRD masih mencermati perkembangan penanganan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Termasuk upaya Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang telah berkoordinasi langsung dengan pihak PLN hingga tingkat pusat guna mencari solusi atas gangguan kelistrikan.

Firnadi menyebut, salah satu persoalan yang banyak dibicarakan berkaitan dengan belum maksimalnya kinerja sejumlah pembangkit listrik. Kondisi tersebut diduga berdampak terhadap kemampuan PLN dalam menjaga kestabilan pasokan daya.

Ia juga mengaku memperoleh informasi mengenai kemungkinan kebijakan efisiensi internal PLN yang berpengaruh terhadap kapasitas produksi listrik. Informasi itu salah satunya berasal dari laporan anggota di daerah terkait dugaan pengurangan produksi daya di kawasan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Meski demikian, Firnadi menegaskan informasi tersebut masih sebatas laporan dan belum mendapatkan konfirmasi langsung dari pihak PLN.

“Kesimpulan yang banyak kami dengar, memang ada kendala besar di PLN, terutama terkait kemampuan pembangkit. Ada pembangkit yang belum optimal, saya juga mendengar informasi di Tenggarong bahwa efisiensi diduga menyebabkan pengurangan produksi daya, tetapi itu belum terkonfirmasi langsung,” ujar Firnadi, Jumat (13/11/2026).

Di sisi lain, PLN disebut telah mulai melakukan optimalisasi terhadap sejumlah pembangkit untuk memperbaiki kondisi pasokan listrik. Namun, langkah tersebut belum disertai informasi terperinci mengenai unit pembangkit yang sedang ditangani maupun dampaknya terhadap pemulihan pasokan di wilayah Kaltim.

Menurut Firnadi, keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi. Terlebih, gangguan listrik yang berulang tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga membutuhkan kepastian mengenai waktu dan target penyelesaian.

Ia mengapresiasi langkah Gubernur Rudy Mas’ud yang telah menjalin komunikasi dengan PLN pusat. Koordinasi serupa juga dikabarkan dilakukan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota sebagai bentuk respons terhadap keluhan masyarakat.

Kendati demikian, Firnadi menilai DPRD tetap perlu mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kondisi kelistrikan di lapangan. Sebab, lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk memastikan persoalan yang dirasakan masyarakat memperoleh penjelasan dan penanganan yang jelas.

Mengenai rencana memanggil PLN melalui RDP, ia menyebut DPRD masih mempertimbangkan perkembangan koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan penyedia listrik tersebut sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

Namun, menurutnya, DPRD tidak boleh kehilangan peran dalam mengawal persoalan tersebut. Kejelasan mengenai kapasitas pembangkit, kondisi produksi daya, hingga penyebab gangguan perlu dipastikan agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.

“Perlu juga dipertanyakan bagaimana kita di lembaga ini bisa memastikan dan menjawab dengan pasti seperti apa sebenarnya kondisi PLN. Masyarakat tentu membutuhkan penjelasan yang jelas,” pungkasnya. (Adv)

Pos terkait