Samarinda – Belum terealisasinya pembayaran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat senilai Rp2,002 triliun menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Ketidakpastian pencairan dana tersebut dinilai dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengatakan pemerintah daerah membutuhkan kejelasan terkait waktu penyaluran maupun besaran dana yang akan diterima.
Sebab, penerimaan DBH tersebut sudah masuk dalam perhitungan pendapatan daerah saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, ketidakpastian transfer dari pemerintah pusat berpotensi menimbulkan persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Terlebih, sejumlah program pembangunan telah dirancang dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan yang bersumber dari DBH maupun transfer ke daerah (TKD).
“Daerah memang mengalami kesulitan untuk mengakses kepastian dana tersebut. Kapan akan disalurkan dan berapa besarannya, itu yang belum jelas. Padahal, kita sudah memproyeksikan dana itu dalam APBD dan berharap pemerintah pusat mengetahui bahwa dana tersebut sedang kita tunggu untuk membiayai pembangunan,” ujar Firnadi, Sabtu, 14/11/2026).
Besaran hak kurang bayar DBH Kaltim tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024.
Dalam regulasi tersebut, nilai kurang bayar DBH yang menjadi hak Kaltim mencapai Rp2.002.168.357.000. Namun, pada dokumen yang sama, provinsi ini juga tercatat memiliki kewajiban lebih bayar DBH sebesar Rp85.178.909.000.
Kedua angka tersebut menjadi bagian dari perhitungan hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang perlu diselesaikan sesuai ketentuan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, ketepatan realisasi pendapatan sangat menentukan kelancaran pelaksanaan belanja daerah.
Sebab, APBD disusun berdasarkan sejumlah asumsi penerimaan yang menjadi landasan pemerintah dalam menetapkan prioritas program.
Apabila pendapatan yang diproyeksikan tidak terealisasi, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap kemampuan keuangannya. Kondisi tersebut bahkan dapat berdampak pada tertundanya kegiatan pembangunan hingga munculnya persoalan pemenuhan kewajiban pembayaran.
“APBD itu dibangun berdasarkan asumsi pendapatan. Kita memperkirakan penerimaan dari DBH sekian, transfer ke daerah sekian. Kalau pendapatan itu tidak terpenuhi, tentu ada program yang tidak bisa terlaksana. Bahkan, bisa muncul persoalan kewajiban pembayaran dan sebagainya,” jelasnya.
Firnadi menyebut, perencanaan anggaran daerah selama ini telah disusun dengan mengacu pada regulasi serta kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Termasuk dalam memperhitungkan pendapatan dari DBH yang menjadi hak pemerintah daerah.
Proyeksi tersebut juga tidak ditetapkan secara sembarangan, melainkan melalui tahapan perhitungan dan validasi berdasarkan estimasi penerimaan yang akan diperoleh daerah.
Atas kondisi itu, ia meminta pemerintah pusat memberikan kejelasan mengenai mekanisme, jadwal, serta besaran pembayaran kurang bayar DBH Kaltim. Kepastian tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengatur strategi belanja dan memastikan program pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan fiskal.
Firnadi berharap persoalan pembayaran tersebut tidak berlarut-larut. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperoleh informasi yang jelas agar dapat menentukan langkah dalam pengelolaan APBD.
“Angka-angka itu sudah melalui perhitungan dan validasi. Mudah-mudahan ini hanya persoalan waktu. Namun, daerah tentu membutuhkan kepastian agar bisa mengetahui kapan dana tersebut benar-benar disalurkan,” tukasnya. (Adv)







