Aturan Perdagangan Karbon Berubah, DPRD Kaltim Cari Celah Kembangkan Ekonomi Jasa Lingkungan

Samarinda – Perubahan kebijakan nasional terkait perdagangan karbon melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengembangkan potensi jasa lingkungan hidup.

Kondisi tersebut mendorong DPRD Kaltim untuk merumuskan aturan daerah yang tetap memberikan manfaat ekonomi dari kekayaan sumber daya alam, tanpa melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Bacaan Lainnya

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, mengatakan perubahan regulasi nasional menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan potensi jasa lingkungan di Kaltim tetap memiliki peluang untuk dikembangkan. Karena itu, materi regulasi yang disusun harus mampu menyesuaikan kebijakan pusat sekaligus membuka ruang bagi daerah memperoleh nilai ekonomi dari sumber daya alam yang dimiliki.

“Yang ingin kita pastikan adalah bagaimana daerah tetap memiliki ruang untuk mengembangkan potensi jasa lingkungan, meskipun pengaturan perdagangan karbon sudah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah pusat. Jangan sampai potensi yang dimiliki Kaltim tidak bisa memberikan manfaat ekonomi bagi daerah,” ujar Sarkowi, Jumat (13/11/2026).

Untuk mematangkan substansi regulasi tersebut, Pansus telah melakukan konsultasi akhir dengan Kementerian Kehutanan RI melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, sejumlah aspek menjadi pembahasan, terutama pembagian kewenangan perdagangan karbon di areal penggunaan lain (APL) dan kawasan hutan. Pansus juga melakukan penyesuaian materi Ranperda dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026.

Selain regulasi sektoral, penyusunan aturan daerah tersebut harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kedua aturan tersebut menjadi landasan dalam menentukan batas kewenangan pemerintah provinsi, khususnya terkait pembentukan pungutan, retribusi, maupun perizinan baru yang tidak memiliki dasar kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.

Meski pengaturan perdagangan karbon memiliki batasan, Sarkowi melihat peluang pengembangan jasa lingkungan di Kaltim tidak hanya bergantung pada sektor tersebut.

Ia menyebut masih banyak potensi lain yang dapat dikembangkan dan memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah. Mulai dari pemanfaatan jasa air, pengembangan wisata alam, pelestarian keanekaragaman hayati hingga berbagai layanan ekosistem lainnya.

“Jasa lingkungan ini cakupannya luas, bukan hanya karbon. Ada potensi jasa air, wisata alam, konservasi keanekaragaman hayati, dan berbagai jasa ekosistem lainnya yang juga bisa dikembangkan. Ini yang perlu kita dorong agar memberikan nilai tambah bagi daerah,” katanya.

Di samping penyusunan aturan teknis, Pansus juga menyoroti pentingnya membangun kelembagaan yang mampu menjalankan pengelolaan jasa lingkungan secara efektif. Beberapa skema yang dibahas meliputi pembentukan atau penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Salah satu perhatian dalam pembahasan tersebut adalah minat BUMD Sylva untuk masuk ke sektor usaha jasa lingkungan, khususnya pengembangan bisnis karbon.

Namun, keterlibatan perusahaan daerah itu membutuhkan kejelasan mengenai model bisnis, mekanisme pelaksanaan, serta batas kewenangan agar tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Pansus berharap Ranperda Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup nantinya tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga mampu menghadirkan sistem pengelolaan yang dapat dijalankan secara konkret.

Dengan pengaturan yang tepat dan dukungan kelembagaan yang memadai, berbagai potensi jasa lingkungan di Kaltim diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem dan kelestarian sumber daya alam daerah. (Adv)

Pos terkait