Samarinda – Penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 antara DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) belum dapat terlaksana sesuai jadwal.
Rapat Paripurna ke-34 DPRD Kaltim yang semula diagendakan pada Selasa 10 November 2026 malam akhirnya ditunda.
Penundaan tersebut terjadi setelah DPRD Kaltim menerima surat dari Pemprov Kaltim yang meminta pengunduran agenda penandatanganan kesepakatan. Kedua belah pihak kemudian menjadwalkan ulang agenda tersebut pada 17 November 2026.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menjelaskan bahwa perubahan jadwal bukan dipicu oleh persoalan mendasar dalam pembahasan anggaran. Kendala lebih berkaitan dengan penyesuaian data dan proses penginputan ulang anggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Menurutnya, terdapat penyesuaian alokasi kegiatan tugas pembantuan yang sebelumnya ditempatkan di luar daerah pemilihan (dapil). Alokasi tersebut kemudian dikembalikan ke masing-masing dapil sehingga membutuhkan proses administrasi dan penginputan ulang ke dalam sistem.
“Belum diinput lagi ke SIPD karena ada pergeseran kemarin. Tugas dapil yang dikembalikan ke dapilnya masing-masing itu membutuhkan proses entry ulang,” jelas Firnadi, Kamis (13/11/2026).
Firnadi memastikan, persoalan teknis tersebut tidak mengganggu substansi pembahasan KUA-PPAS 2027. Sebab, sejumlah pembahasan di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim disebut telah diselesaikan sebelum agenda penandatanganan dijadwalkan.
Atas dasar itu, ia berharap tidak ada kendala tambahan yang berpotensi kembali menghambat proses kesepakatan. Firnadi pun menyatakan optimistis penandatanganan bersama Pemprov Kaltim dapat direalisasikan pada jadwal yang telah ditentukan.
“Menurut saya tidak ada hal yang krusial. Ini hanya soal waktu. Pada 17 November kami optimistis kesepakatan akan terjadi, sepanjang memang tidak ada hal lain. Pembahasan di Banggar sudah diselesaikan, tinggal proses pemindahan dari yang di luar dapil kembali ke dapilnya,” katanya.
Selain persoalan administrasi anggaran, Firnadi turut memberikan penjelasan mengenai ketidakhadiran sejumlah pejabat Pemprov Kaltim dalam agenda paripurna tersebut. Kondisi itu disebut berkaitan dengan agenda kunjungan kerja gubernur ke Kutai Barat (Kubar).
Ia menilai, persoalan tersebut perlu disikapi melalui komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara DPRD dan pemerintah daerah. Terlebih, penandatanganan kesepakatan membutuhkan kehadiran pejabat yang memiliki kewenangan untuk mewakili Pemprov Kaltim.
“Ini masalah selisih jadwal komunikasi saja. Kita selesaikan lebih baik ke depannya. Kalau orangnya tidak ada, bagaimana mau dipaksakan,” ujarnya.
Meski agenda penandatanganan mengalami pengunduran, Firnadi mengingatkan bahwa proses penyusunan APBD Kaltim 2027 tetap harus berjalan sesuai tahapan dan batas waktu yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Persetujuan APBD ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat 30 November 2026. Sementara itu, proses finalisasi anggaran masih berlanjut hingga akhir Desember.
Karena itu, penyesuaian teknis maupun koordinasi antara legislatif dan eksekutif diharapkan tidak berlarut-larut. Sebab, kesepakatan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan pembahasan APBD 2027 berjalan sesuai jadwal. (Adv)







