Samarinda – Kemampuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan menghadapi tantangan akibat berkurangnya alokasi anggaran.
Dana pembangunan dan perbaikan jalan yang sebelumnya mencapai Rp2,2 triliun pada 2025, kini menyusut drastis menjadi sekitar Rp400 miliar pada 2026.
Penurunan anggaran tersebut berdampak terhadap pelaksanaan peningkatan jalan di sejumlah daerah. Pemerintah harus mengatur skala prioritas agar kebutuhan perbaikan infrastruktur tetap berjalan, termasuk pada ruas jalan provinsi yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan kawasan Samboja.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menyebut kondisi jalan provinsi di sebagian wilayah Kukar masih relatif baik. Hal itu lantaran sejumlah ruas jalan telah mendapatkan peningkatan kualitas menggunakan konstruksi beton atau rigid pavement yang dinilai memiliki daya tahan lebih baik dibandingkan aspal.
Namun, kondisi berbeda ditemukan pada sejumlah ruas jalan yang masih mengandalkan lapisan aspal. Beberapa di antaranya mulai mengalami kerusakan sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut dari pemerintah.
“Kalau di Kukar, wilayah yang menjadi kewenangan provinsi relatif baru dibangun dengan semen rigid. Menurut kami, itu lebih tahan dibandingkan aspal. Kalau yang aspal memang sudah mulai banyak yang rusak,” kata Samsun, Selasa (17/11/2026).
Politisi PDI-P itu menjelaskan, ruas Simpang Patung Lembus menuju Sebulu dan Marangkayu menjadi contoh jalan yang telah menggunakan konstruksi beton.
Sementara sejumlah jalur di kawasan selatan, terutama Samboja, masih didominasi konstruksi aspal dan mulai menunjukkan penurunan kondisi.
Menurut Samsun, peningkatan jalan menggunakan konstruksi rigid beton perlu terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga kualitas infrastruktur dalam jangka panjang. Karena itu, pembangunan dengan metode tersebut tetap menjadi salah satu arah prioritas penanganan jalan provinsi.
Ia menyampaikan, pemerintah daerah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran secara bertahap setiap tahunnya untuk meningkatkan kualitas jalan. Skema tersebut dilakukan agar seluruh ruas yang belum menggunakan konstruksi beton secara bertahap bisa mendapatkan penanganan.
Akan tetapi, kondisi keuangan daerah yang semakin terbatas membuat pemerintah tidak leluasa menjalankan seluruh rencana pembangunan.
Samsun menegaskan, berkurangnya progres penanganan jalan bukan semata-mata disebabkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, melainkan keterbatasan dana yang tersedia dibandingkan kebutuhan infrastruktur.
Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim per 3 Maret 2026, anggaran perbaikan jalan provinsi tahun ini berada di kisaran Rp400 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk menangani 63 ruas jalan dengan total panjang mencapai 938,85 kilometer.
Dari keseluruhan jaringan jalan provinsi tersebut, tingkat kemantapan tercatat sebesar 85,83 persen atau setara 805,77 kilometer. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 133 kilometer jalan yang belum memenuhi kategori mantap dan membutuhkan penanganan secara bertahap.
Samsun menilai pekerjaan yang belum tuntas harus menjadi perhatian utama pemerintah agar peningkatan kualitas infrastruktur dapat menjangkau seluruh wilayah. Ia berharap keterbatasan anggaran tidak membuat penyelesaian pembangunan jalan terhenti pada ruas-ruas tertentu saja.
“Prioritasnya menyelesaikan yang belum selesai. Targetnya semua rigid beton,” tandasnya. (Adv)







