Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub menilai kondisi pendidikan di Kaltim masih belum jelas untuk taraf penilaian kualitas yang harusnya nanti akan setara dengan pendidikan di Ibu Kota Negara (IKN).
Rusman Ya’qub menambahkan tentang kondisi pembangunan satuan pendidikan di Kaltim ada yang harus di tingkatkan.
Dirinya mengungkapkan bahwa pembangunan satuan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi seperti SMA, SMK, Aliyah dan sederajat masih bertumpu pada pusat perkotaan, yang mana harusnya merata di seluruh daerah Kaltim.
“Penguatan pembangunan khususnya di pendidikan, saya kira harus kami akui bahwa masih ada hal yang harus ditingkatkan,” kata rusman pada media ini Sabtu, (21/10/23).
Soal perhatian pembangunan khususnya di pendidikan, dirinya memperhitungkan peningkatan pendidikan harus lebih cepat dilakukan seperti menghadirkan ketersediaan ruang belajar yang setara dengan jumlah siswa yang terakomodir.
“Terutama kaitannya dengan kehadiran IKN di Kalimantan Timur, tentu ini akan menambah spirit kami untuk lebih mempercepat lahirnya pemerataan satuan pendidikan di seluruh pelosok kalimantan timur,” Jelasnya.
Kemudian, rusman mengusulkan untuk mengetahui jarak kualitas pendidikan di Kaltim dengan IKN, perlu melakukan diskusi dengan pemerintah tentang standar ketetapan kualitas pendidikan yang akan diterapkan.
“Supaya kita tahu persis gapnya sejauh mana. ketika ini misalnya sudah ada penentuan standar kualifikasi, kualitas pendidikan yang dibutuhkan di IKN itu, maka mau tak mau, provinsi Kalimantan Timmur harus mengikuti supaya memiliki kesetaraan yang sama” terangnya.
Selain itu, Anggota Komisi IV berharap Kaltim memperoleh alokasi APBN yang lebih dibandingkan dengan provinsi lainnya.
maka itu kalimantan timur dijadikan sebagai penyandang utama IKN mestinya diberikan porsi anggaran dibanding dengan provinsi lain, 5 kali lipat” ucapnya.
Rusman berupaya dalam mengejar ketertinggalan dengan wilayah lain, maka dapat dilakukan dengan peningkatan sarana-prasaran pendidikan, perbaikan sekolah yang dirasa belum pantas, memperbanyak ruang kelas di sekolah. (Adv/Kurniawan/DPRD Kaltim)
