SAMARINDA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan “Besempekat” sebagai tindak lanjut dari hasil serap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Kota Samarinda. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Pertemuan Mulya Building (Bank Kaltimtara Prioritas) lantai 3.
Kegiatan ini menghadirkan Andi Satya Adi Saputra selaku Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim sebagai pemateri utama.
Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa “Besempekat” merupakan format baru yang menggantikan dialog rakyat. Secara harfiah, besempekat berarti bersepakat atau bermusyawarah.
“Kegiatan ini adalah yang pertama sebagai pengganti dialog rakyat. Besempekat bermakna bersepakat atau bermusyawarah. Hari ini banyak mahasiswa yang hadir, dan kami sangat senang bisa bertukar pikiran dengan mereka,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam forum tersebut, mengingat peran mereka sebagai kelompok yang kritis dan peka terhadap dinamika sosial-politik.
“Ada beberapa mahasiswa yang menyampaikan kegelisahannya terkait situasi politik. Itu hal yang wajar. Mahasiswa jangan sampai takut berpolitik, justru harus aktif memberikan pandangan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa forum besempekat terbuka bagi seluruh elemen masyarakat, tidak terbatas pada kelompok tertentu saja.
“Besempekat ini terbuka untuk siapa saja. Kebetulan hari ini lebih banyak mahasiswa, dan kami sangat mengapresiasi karena mereka memberikan banyak masukan,” jelasnya.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut reses yang telah dilaksanakan sebelumnya. Forum besempekat menjadi ruang untuk menyampaikan kembali berbagai aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi atau belum terealisasi.
“Setiap hasil reses yang belum bisa diakomodasi kita laporkan dan diskusikan di forum ini. Termasuk masukan dari mahasiswa, seperti kebutuhan kegiatan atau dukungan di bidang kemahasiswaan, semuanya bisa disampaikan di sini,” terangnya.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat, khususnya generasi muda, guna memperkuat perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik.
