Samarinda – Komisi IV DPRD Samarinda yang menangani kesejahtaraan masyarakat, kerap kali menerima pengaduan terkait kondisi buruh yang ada di Samarinda.
Melalui Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, disampaikan bahwa buruh sering kali di “nomor dua” kan oleh pelaku usaha ditempat mereka bekerja.
“Kami juga Komisi IV selalu menerima pengaduan-pengaduan (permasalahan buruh) dan untungnya pemerintah kota responsif, dia langsung menyelesaikan,” ungkapnya pada (02/05/2024).
Berdasarkan pengaduan tersebut, Sani ingin pelaku usaha menanggapi serius kejadian ini. Pasalnya para buruh ingin mereka diperlakukan seperti pekerja yang layak.
“Saya cuma berharap pada pengusaha-pengusaha jangan menganggap buruh ini bukan bagian dari usaha mereka, buruh ini keluarga, buruh ini unsur penting dari berjalan perusahaan,” jelasnya.
Perusahaan diminta untuk menghargai para buruh dikondisi apapun, sebab ketika merugi pelaku usaha kerap kali melakukan pemecatan sepihak.
“Hargailah mereka itu jangan saya enaknya aja memecat dan memberikan pesangon,” ucapnya.
Selain menjelaskan terkait permasalahan pada pekerja, ia juga mengingatkan pada para buruh agar pada hari buruh, pekerja tidak hanya melakukan aksi demonstrasi namun juga melakukan aksi lain yang lebih berkesan.
Tak dapat disalahkan pula, aksi para buruh saat ini dilindungi oleh undang-undang yakni Pasal 1 ayat 3 UU No 9 tahun 1998 soal unjuk rasa dan demonstrasi, akan tetapi Sani berharap para buruh bergerak lebih cerdas.
“Saya pikir sekarang buruh jangan hanya bergerak di jalanan tapi buruh bergerak pada bidang yang lebih tinggi contohnya bidang hukum,” Jelasnya lagi.
Pergerakan yang ia maksud berupa penitipan aspirasi pada pemeran politik dan menggugat regulasi yang mengikat para buruh sehingga tidak bisa berleluasa dalam bekerja seperti Omnibus Law.
“Bukan hanya perjuangan di jalan tuh, pagi (aksi) lalu selesai, hilang,” tutupnya. (Adv/DPRD Kota Samarinda)
