Samarinda– Kelangkaan gas LPG 3 kilogram di Kota Samarinda belakangan ini menuai perhatian dari DPRD. Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan, mendesak Pemerintah Kota segera membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan khusus untuk memastikan distribusi LPG tepat sasaran.
Menurutnya, absennya pengawasan yang ketat menjadi penyebab utama distribusi LPG tidak merata. Kondisi ini merugikan masyarakat, terutama warga kurang mampu yang sangat bergantung pada tabung gas bersubsidi tersebut.
“Dibutuhkan tim satgas agar penyaluran gas rapi dan transparan, khususnya bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Adnan kepada awak media (20/6/2025).
Ia juga menyoroti peran Pertamina dalam rantai distribusi LPG yang dinilai belum maksimal. Menurutnya, perlu ada pemanggilan kepada pihak Pertamina untuk dimintai penjelasan atas kelangkaan yang terjadi.
“Distribusi sepenuhnya dari Pertamina. Kalau memang ada persoalan di lapangan, harus ditelusuri dan ditindak. Kita harus tahu di mana titik lemah distribusinya,” tegasnya.
Adnan menyebut, kelangkaan LPG 3 Kg berdampak langsung terhadap lonjakan harga di lapangan yang jauh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Situasi ini semakin membebani masyarakat kecil, yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama subsidi.
“Banyak masyarakat mengeluh karena harganya naik drastis. Ini jelas melanggar aturan dan sangat merugikan,” ujarnya.
Ia membandingkan dengan langkah Pemkot dalam membentuk satgas pada urusan penerimaan siswa baru yang dinilai sangat responsif. Ia berharap pemerintah memiliki keseriusan serupa dalam menanggulangi persoalan distribusi LPG.
“Penerimaan murid saja dibuatkan satgas, kenapa soal gas yang menyentuh kebutuhan pokok masyarakat tidak ada? Ini harus menjadi prioritas,” tukasnya.
Adnan berharap Pemkot Samarinda segera merespons keluhan masyarakat dan membentuk tim khusus pengawasan LPG, demi menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga bagi warga yang berhak.(adv)
