Samarinda ā Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan bahwa persoalan parkir liar di kota Samarinda tidak bisa diselesaikan hanya dengan penertiban.
Menurutnya, pendekatan represif tanpa solusi jangka panjang justru berpotensi memunculkan masalah sosial baru.
āJuru parkir liar ini nggak bisa langsung dihapus. Kita harus pikirkan bagaimana membina mereka. Biar tetap di bidang parkir, tapi legal dan terjamin penghasilannya,ā ujarnya, Selasa (5/8/2025).
Samri menilai, penghapusan total parkir liar tidak realistis tanpa menyentuh akar persoalan. Ketidakpastian penghasilan yang dialami para juru parkir liar, kata dia, kerap menjadi pemicu masalah yang dapat merembet ke sektor lain, termasuk kriminalitas.
Ia mendorong pemerintah untuk memfasilitasi para juru parkir agar masuk ke sistem resmi, sehingga memiliki pendapatan tetap dan perlindungan hukum.
āKalau tiap bulan dapat penghasilan pasti, walaupun kecil, itu jauh lebih baik daripada besar tapi tidak jelas,ā tambahnya.
Samri mengingatkan, kebijakan yang hanya fokus pada penertiban berisiko memutus mata pencaharian masyarakat kecil dan mendorong mereka ke jalur yang lebih berbahaya. Meskipun tarif parkir liar sering dikeluhkan masyarakat, ia menilai hal itu masih bisa ditoleransi jika dibandingkan dengan risiko meningkatnya angka kejahatan akibat hilangnya sumber penghasilan.
āPemerintah jangan cuma fokus ke penertiban. Kalau mereka kehilangan mata pencaharian, bisa saja malah ke arah kriminal. Itu yang harus kita hindari,ā tegasnya.
Ia pun berharap pemerintah mengambil langkah komprehensif dan manusiawi agar masalah parkir liar bisa tertangani tanpa mengorbankan hak hidup masyarakat kecil. (Adv/Dprd Samarinda)
