Samarinda ā Penataan kawasan sungai menjadi salah satu prioritas utama dalam perencanaan tata kota Samarinda.
Melihat hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim mengatakan bahwa perlunya strategi terpadu yang memadukan pelestarian lingkungan dengan pembangunan perkotaan.
Mengingat, kata dia, sebagian besar wilayah Samarinda dialiri sungai, langkah ini dinilai krusial untuk menjaga fungsi ekologis, estetika, dan sosial.
āSamarinda ini sebagai kota yang sebagian besar dialiri oleh sungai, maka penataan sungai itu menjadi penting, dalam konteks estetika maupun fungsional, secara etikanya,ā katanya, Senin (4/8/2025).
Menurutnya, penataan sempadan sungai harus menjadi bagian dari upaya terintegrasi untuk mengatur aliran air sekaligus memperindah wajah kota. Namun, ia mengungkapkan adanya hambatan kewenangan, karena pengelolaan sempadan sungai masih diatur oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan dikoordinasikan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS).
āCatatan yang pertama itu ternyata soal kajian, kemudian pengelolaan pemanfaatan sepadan sungai itu secara regulasi ada di pusat. Kalau kita kan diatur oleh BWS 4. Nah, ini yang membuat kita sulit menyesuaikan dengan kebutuhan kota,ā jelasnya.
Rohim menilai, keterbatasan kewenangan ini kerap membuat kebijakan daerah terhambat. Karena itu, ia mendorong adanya ruang dialog antara pemerintah daerah dan pusat untuk mencari solusi yang lebih fleksibel.
āKalau ada pendekatan yang adaptif terhadap tantangan lokal, strategi penataan sungai akan lebih tepat sasaran, namun tetap sesuai aturan nasional,ā pungkasnya. (Adv/Dprd Samarinda)
