Samarinda – Anggota DPRD Samarinda, Markaca, kembali menyoroti lemahnya tindak lanjut terhadap hasil reses yang ia gelar. Menurutnya, banyak aspirasi masyarakat tidak terakomodasi dalam program Pemerintah Kota Samarinda.
“Lemahnya tindak lanjut dari reses membuat kegiatan ini berpotensi dipandang hanya sebatas formalitas,” tegas Markaca saat ditemui pada 25 September 2025.
Markaca menjelaskan, sejumlah usulan masyarakat kerap terhambat lantaran tidak terinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Padahal, reses merupakan instrumen resmi yang diatur undang-undang untuk menjembatani kebutuhan rakyat dengan kebijakan pemerintah.
“Reses bukan sekadar kegiatan seremonial. Aspirasi warga harus diterjemahkan dalam program konkret, bukan hanya berhenti di catatan,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu mencontohkan, masyarakat sering mengajukan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, hingga fasilitas umum. Namun, jika tidak masuk ke SIPD, maka usulan tersebut sulit terealisasi. Kondisi ini, kata Markaca, berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap DPRD maupun Pemkot Samarinda.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, Pemkot, dan organisasi perangkat daerah (OPD). Tanpa kolaborasi yang serius, hasil reses hanya akan menjadi tumpukan dokumen tanpa implementasi nyata.
“Kalau hasil reses tidak dikawal dan tidak masuk sistem, otomatis akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap DPRD maupun Pemkot,” tegasnya.
Lebih lanjut, Markaca mengingatkan pemerintah kota agar tidak sekadar mengandalkan program OPD yang bersifat top-down. Menurutnya, mengabaikan aspirasi masyarakat sama saja melemahkan fungsi representasi dewan sebagai wakil rakyat.
“Jangan sampai muncul stigma di masyarakat bahwa reses hanya bohong-bohongan. Reses adalah amanat undang-undang, jadi harus diperlakukan serius,” tambahnya.
DPRD Samarinda, lanjut Markaca, berkomitmen terus mendorong pemerintah kota agar lebih transparan, terbuka, dan konsisten menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
“Jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, reses dapat kembali menjadi instrumen strategis dalam menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, sekaligus memastikan pembangunan sesuai kebutuhan warga di lapangan,” pungkasnya. (Adv/Dprd Samarinda)
