Samarinda – Di tengah kemajuan Kota Samarinda, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ahmat Sopian Noor, menyuarakan keprihatinan atas minimnya fasilitas pendidikan di beberapa kecamatan. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi siswa untuk menemukan sekolah di zona mereka.
Pernyataan ini disampaikan Sopian dalam pertemuan antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda dengan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Samarinda.
Kekurangan bangunan sekolah, menurut Sopian, berakibat pada sistem zonasi yang bermasalah dan mempersulit akses pendidikan bagi anak-anak.
āMeskipun alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBD, namun realitas di lapangan menunjukkan kekurangan signifikan dalam pembiayaan infrastruktur pendidikan,ā jelasnya (10/5/2024).
Sebagai solusi, politisi Golkar ini mendesak Pemerintah Kota Samarinda untuk tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendukung alokasi anggaran pendidikan yang lebih besar.
Dia berharap BPKAD dapat menyampaikan niat baik ini secepatnya kepada pemerintah setempat.
Lebih lanjut, Sopian menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan ketersediaan fasilitas pendidikan di setiap kecamatan.
āKita Pemerintah Kota Samarinda dapat lebih serius menangani masalah pendidikan ini demi masa depan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak di Kota Samarinda,ā tutupnya. (Adv/DPRD Kota Samarinda)
