Cegah Kecurangan, Kuota PPDB di Samarinda Dikunci Tanpa Tambahan Kursi

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie

Samarinda– Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan tidak akan ada penambahan kuota Rombongan Belajar (Rombel) di sekolah negeri selama proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berlangsung. Kebijakan ini ditegaskan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam sistem penerimaan siswa.

“Penambahan kursi di sekolah tidak akan dilakukan. Ini sudah disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan,” kata Novan (28/6/2025).

Bacaan Lainnya

Ia menjelaskan, sistem PPDB saat ini sudah diatur secara ketat berbasis domisili, sesuai kebijakan dari Kementerian Pendidikan. Setiap sekolah telah melaporkan daya tampungnya melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan data tersebut telah dikunci sehingga tidak bisa diubah-ubah.

“Data yang sudah masuk ke kementerian tidak bisa diganggu lagi. Tidak ada penambahan kursi, apalagi menerima siswa pindahan selama PPDB masih berjalan,” jelasnya.

Novan menuturkan, praktik penambahan siswa secara ilegal kerap memanfaatkan celah dari data jumlah kursi yang tidak terkendali. Dengan sistem yang dikunci, maka peluang terjadinya manipulasi pun bisa ditekan.

Ia juga mengimbau kepada orang tua untuk lebih teliti membaca informasi resmi dari sekolah mengenai jumlah kuota yang tersedia. Jika kuota sudah terpenuhi, maka disarankan mencari sekolah lain yang masih dalam wilayah domisili.

“Setiap sekolah pasti mengumumkan daya tampungnya. Kalau sudah penuh, jangan dipaksakan. Cari sekolah lain yang sesuai zonasi,” ujarnya.

Novan menambahkan bahwa pembagian kuota di tiap sekolah sudah dirancang sesuai data kependudukan di tiap wilayah. Langkah ini diambil agar seluruh siswa terakomodir secara adil dan proporsional.

“Semua tahapan sudah dikaji agar tidak ada ketimpangan atau kekurangan kursi di sekolah tertentu,” tambahnya.

Ia berharap proses PPDB tahun ini berjalan lancar, adil, dan tanpa tekanan. Masyarakat pun diharapkan realistis dan bijak dalam memilih sekolah, dengan mempertimbangkan kapasitas dan aturan yang berlaku.

“Yang paling penting, semua harus patuh pada sistem yang ada demi menciptakan penerimaan siswa baru yang transparan dan berintegritas,” pungkasnya.(Adv)

Pos terkait