Samarinda ā Aktivitas maraknya praktik pematangan lahan di Kota Samarinda merupakan salah faktor memperparah masalah banjir yang selama ini dikeluhkan warga.
Bahkan, praktek pematangan lahan ini tidak diawasi ketat oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda hingga saat ini.
āKami melakukan inspeksi lapangan ke kawasan pergudangan, dan menemukan aktivitas pemindahan material tanah yang dikelola secara asal-asalan,ā kata Deni Hakim Anwar, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, (08/08/2025).
Ia menilai, meskipun jarak lokasi berseberangan, dampaknya tetap terasa pada lingkungan sekitar.
āKita lihat di sana ada kegiatan cut and fill. Walaupun jaraknya berseberangan, dampaknya tetap terasa,ā ujarnya.
Deni menjelaskan, material tanah yang tercecer di jalan membuat permukaan licin dan mengganggu aliran air. Kondisi ini memicu penumpukan sedimen di rawa maupun saluran drainase, sehingga genangan air semakin parah.
āTanah yang tumpah di jalan ini menumpuk di rawa depan, mengakibatkan banjir menggenang. Belum lagi kolam retensi di belakang lokasi yang tidak terurus,ā terangnya.
Ia menegaskan bahwa solusi banjir tidak cukup hanya dengan memperbaiki drainase. Menurutnya, pengawasan perizinan pembangunan, terutama kegiatan pematangan lahan, harus diperketat.
āJangan sampai di satu sisi kita perbaiki drainase, tapi di sisi lain perizinan cut and fill masih longgar,ā tegasnya.
Temuan Komisi III juga mengungkap bahwa sejumlah pengembang mengabaikan perawatan fasilitas penampung air seperti kolam retensi, padahal keberadaannya penting dalam pengendalian banjir.
Deni mendorong adanya koordinasi lintas sektor agar pengawasan terhadap aktivitas cut and fill lebih efektif. Ia menambahkan, pihaknya akan menjadwalkan inspeksi lanjutan untuk memastikan praktik serupa tidak dilakukan tanpa prosedur yang sesuai.
āMungkin nanti kita akan jadwalkan lagi untuk memastikan kegiatan-kegiatan itu berjalan sesuai aturan,ā pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
