Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) tengah bergerak cepat untuk menyukseskan dua kegiatan penting yang akan segera digelar. DPMD Kukar Persiapkan Diri Sambut Dua Agenda Besar, yakni Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kecamatan Muara Badak dan Focus Group Discussion (FGD) penetapan masyarakat hukum adat di Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun Darat. Kedua agenda ini menjadi wujud nyata komitmen DPMD Kukar dalam mendorong pembangunan berbasis masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.
Pertama, peringatan HKG PKK yang akan berlangsung pada Mei 2025 di Kecamatan Muara Badak dipastikan meriah. Acara ini mengusung semangat memperkuat peran keluarga sebagai pilar utama pembangunan. Sebanyak 20 kecamatan di Kukar akan turut serta, mengirimkan perwakilan untuk berkompetisi dalam berbagai lomba kreatif dan kegiatan pemberdayaan. āKami ingin HKG PKK menjadi ajang yang tidak hanya memamerkan kreativitas, tetapi juga mempererat kolaborasi antar-kecamatan untuk membangun keluarga yang tangguh,ā ujar A Riyandi Elvandar, Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Desa DPMD Kukar, dengan penuh antusias.
Lomba-lomba dalam HKG PKK dirancang untuk mendorong inovasi dan mempromosikan program pemberdayaan keluarga. Mulai dari lomba keterampilan hingga presentasi program unggulan, setiap kecamatan akan menunjukkan potensi terbaiknya. Lebih dari itu, acara ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga yang berkelanjutan.
Sementara itu, agenda kedua, yakni FGD penetapan masyarakat hukum adat di Desa Kedang Ipil, menjadi langkah strategis untuk mengukuhkan eksistensi masyarakat adat di Kukar.Ā DPMD Kukar Persiapkan Diri Sambut Dua Agenda BesarĀ ini dengan menghadirkan narasumber ahli dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Diskusi ini akan fokus pada kriteria wilayah adat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pengakuan resmi.
āFGD ini bukan sekadar diskusi, tetapi langkah nyata untuk memastikan pengakuan masyarakat adat dilakukan secara adil dan transparan,ā kata Riyandi. Ia menambahkan, proses ini akan menghormati nilai-nilai lokal yang telah diwariskan turun-temurun, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat adat di Kukar dapat memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjaga wilayah dan budaya mereka.
Kedua agenda ini mencerminkan semangat DPMD Kukar untuk menghadirkan pembangunan yang berpijak pada partisipasi aktif masyarakat.Ā DPMD Kukar Persiapkan Diri Sambut Dua Agenda BesarĀ dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan pelestarian nilai budaya lokal. āKami optimistis kedua kegiatan ini akan berjalan sukses dan membawa manfaat besar bagi Kukar,ā tutup Riyandi penuh harap.
