Samarinda – Status HIV tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan maupun mempertahankan pekerjaannya. Perusahaan juga dilarang menjadikan pemeriksaan HIV sebagai persyaratan dalam proses penerimaan karyawan ataupun kelanjutan hubungan kerja.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu perhatian Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) saat menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual (IMS).
Untuk memperkuat substansi aturan tersebut, Pansus melakukan konsultasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. Pertemuan ini turut membahas peran perusahaan dan dunia usaha dalam mendukung upaya pencegahan serta penanggulangan HIV di lingkungan kerja.
Ketua Pansus DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengatakan regulasi yang tengah disusun perlu menyesuaikan dengan perkembangan persoalan HIV sekaligus memastikan perlindungan terhadap hak-hak orang dengan HIV.
Menurutnya, penanganan penyakit tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan kesehatan, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan perlindungan dari diskriminasi.
“Pembaruan regulasi ini penting untuk menjawab tantangan penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS. Penanganannya bukan hanya menyangkut aspek kesehatan, tetapi juga bagaimana hak-hak orang dengan HIV tetap terlindungi,” ujar Darlis, Kamis (12/11/2026).
Darlis secara khusus menyoroti kemungkinan terjadinya diskriminasi terhadap pekerja akibat status kesehatannya. Ia menegaskan, perusahaan tidak dibenarkan menjadikan HIV sebagai dasar untuk menolak pelamar kerja, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), maupun memberikan perlakuan berbeda kepada karyawan.
“Jangan sampai status HIV seseorang menjadi alasan untuk menolak calon pekerja atau memberhentikan karyawan. Mereka tetap memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi,” katanya.
Dalam konsultasi tersebut, Kemenaker juga memberikan penegasan mengenai batasan pemeriksaan kesehatan bagi pekerja. Perusahaan tidak diperbolehkan mewajibkan tes HIV sebagai bagian dari persyaratan rekrutmen ataupun untuk mempertahankan hubungan kerja.
Adapun pemeriksaan HIV tetap dapat dilakukan melalui mekanisme konseling dan tes sukarela atau Voluntary Counseling and Testing (VCT). Pelaksanaannya harus berdasarkan persetujuan pekerja dan disertai jaminan kerahasiaan terhadap hasil pemeriksaan.
Prinsip tersebut dinilai penting agar pemeriksaan kesehatan tidak disalahgunakan sebagai instrumen untuk membatasi kesempatan kerja seseorang. Sebab, informasi mengenai status HIV merupakan bagian dari data kesehatan pribadi yang tidak boleh disebarluaskan tanpa persetujuan pihak bersangkutan.
Selain mendorong perlindungan terhadap pekerja, Pansus juga ingin meningkatkan kontribusi dunia usaha dalam pencegahan HIV. Perusahaan diharapkan dapat berperan melalui kegiatan edukasi, penyebaran informasi yang benar, serta memberikan akses terhadap layanan pemeriksaan HIV secara sukarela.
Meski demikian, pelibatan sektor usaha harus tetap berada dalam koridor perlindungan hak pekerja. Perusahaan tidak boleh melakukan pemeriksaan secara paksa ataupun menggunakan informasi kesehatan karyawan untuk kepentingan yang berpotensi menimbulkan diskriminasi.
Melalui penyempurnaan Ranperda Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS tersebut, DPRD Kaltim berharap tercipta aturan yang mampu memperjelas tanggung jawab pemerintah maupun dunia usaha.
Regulasi ini juga diharapkan menjadi landasan dalam membangun lingkungan kerja yang sehat, aman, inklusif, serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pekerja tanpa membedakan status kesehatannya. (Adv)







