Samarinda — Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menegaskan pentingnya menjaga prioritas anggaran pada program sosial, pemberdayaan UMKM, serta pelayanan dasar masyarakat dalam APBD 2026. Pernyataan itu disampaikannya usai Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun 2025, Jumat malam (28/11/2025).
Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah kota tetap menjaga anggaran bantuan sosial agar tidak terkena pemangkasan berlebihan, serta memprioritaskan dana hibah untuk tempat ibadah dan pendidikan.
Iswandi juga menekankan perlunya pendekatan humanis Satpol PP terhadap pedagang kecil agar penertiban tidak mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat.
Selain itu, program penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, perlindungan pekerja informal, dan penguatan ekonomi akar rumput harus tetap menjadi fokus. Termasuk peningkatan pelatihan UMKM, pemberian modal, serta optimalisasi program probebayar di tingkat RT.
Iswandi juga menyoroti persoalan mendesak lain, seperti pengelolaan sampah, ketersediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan lahan pemakaman umum yang semakin terbatas.
Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran sebaiknya diarahkan pada pengurangan belanja seremonial, perjalanan dinas, dan optimalisasi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat kecil.
Lebih lanjut, DPRD mendorong evaluasi kinerja BUMD, khususnya Perumdam Tirta Kencana, yang memiliki peran penting dalam pelayanan dasar dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Iswandi memastikan pihaknya akan terus mengawal implementasi APBD 2026 demi mewujudkan Samarinda sebagai kota maju, humanis, dan berkeadilan sosial.
