SAMARINDA– Perlindungan sosial bagi pekerja rentan di Kota Samarinda dinilai belum menjangkau seluruh kelompok yang membutuhkan.
DPRD Samarinda mencatat masih banyak pekerja sektor informal yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial, di tengah berbagai keluhan masyarakat terkait layanan BPJS yang belum terselesaikan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan bersama organisasi perangkat daerah.
Menurutnya, pekerja informal seperti buruh harian, pedagang kecil, hingga kelompok rentan lainnya masih belum memperoleh perlindungan secara menyeluruh.
“Yang banyak menjadi perhatian adalah program perlindungannya. Keluhan terkait BPJS juga masih banyak yang belum selesai, sementara pekerja rentan masih banyak yang belum tercover,” kata Harminsyah (9/7/2026).
Ia mengatakan DPRD mendorong pemerintah kota memperluas cakupan jaminan sosial bagi pekerja rentan.
Namun, upaya tersebut masih terkendala kemampuan fiskal daerah yang belum memungkinkan seluruh kelompok sasaran langsung diakomodasi.
“Kami tentu ingin semua pekerja rentan bisa tercover. Tetapi kondisi anggaran pemerintah daerah saat ini memang masih terbatas,” ujarnya.
Harminsyah menilai keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan upaya perluasan perlindungan sosial.
Ia meminta Dinas Tenaga Kerja Samarinda menyusun langkah yang lebih efektif agar program yang ada tetap mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Selain itu, DPRD juga meminta evaluasi terhadap program penanggulangan pengangguran.
Menurutnya, peningkatan angka pengangguran akan berdampak pada bertambahnya jumlah masyarakat yang masuk kategori pekerja rentan.
“Kami melihat persentase pengangguran justru meningkat. Ini harus menjadi evaluasi bagi Disnaker untuk merancang program yang benar-benar mampu membantu masyarakat memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan,” tutupnya.(adv)
