SAMARINDA — Komisi III DPRD Samarinda mengungkap kebutuhan anggaran tambahan sekitar Rp 900 miliar untuk menyelesaikan pembangunan tanggul dan turap di sepanjang Sungai Karang Mumus.
Kekurangan anggaran tersebut disebut berpotensi menghambat penanganan banjir yang kerap melanda wilayah permukiman padat penduduk.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menjelaskan bahwa Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah IV sebenarnya sudah mengerjakan sejumlah proyek di Karang Mumus, termasuk pengerukan dan pembangunan tanggul. Namun, menurutnya, upaya itu masih jauh dari cukup.
“BWS 4 itu sudah banyak melakukan kegiatan mengenai pengerukan maupun pembuatan tanggul di sepanjang Sungai Karangmumus. Dan memang itu masih kurang. Kalau tidak salah masih ada kurang lebih 900 miliar,” jelasnya.
Deni mengatakan kondisi efisiensi anggaran membuat pemerintah kota tidak dapat mengandalkan APBD sepenuhnya untuk menyelesaikan pembangunan tanggul. Ia menilai perlu ada langkah politik bersama antara DPRD dan pemkot untuk meminta dukungan anggaran dari kementerian terkait.
“Kita mungkin menggunakan APBD Kota Samarinda, dan ini otomatis kita nanti akan kolaborasi dengan pemerintah kota bagaimana kita nanti meminta bantuan kepada Kementerian PUPR maupun kementerian lainnya yang berkaitan dengan penanganan banjir,” ujarnya.
Pentingnya pembangunan tanggul disebut berkaitan langsung dengan risiko limpasan air Sungai Mahakam yang bisa masuk ke wilayah permukiman.
“Ini wajib dibangun, kalau ini tidak dibangun, otomatis limpasan air Sungai Mahakam itu akan masuk ke pemukiman,” tegasnya.
Selain itu, Deni menyoroti kedalaman Sungai Mahakam yang saat ini dinilai sudah tidak ideal. Ia menyebut informasi yang diterima menunjukkan kedalaman Sungai Mahakam hanya sekitar 3,8 meter. Kondisi ini memperbesar risiko limpasan ke Karang Mumus.
“Kalau semakin dalam, otomatis limpasan ke Sungai Karangmumus tidak lebih besar,” katanya.
Menurut Deni, pengerukan Sungai Mahakam dan pembangunan tanggul Karang Mumus harus berjalan bersamaan. Dua hal itu dianggap sebagai paket lengkap dalam menurunkan intensitas banjir Samarinda yang selama ini kerap terjadi akibat kombinasi air kiriman dan pasang air laut.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap upaya penanganan banjir di Samarinda karena masalah tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun dan berdampak besar bagi masyarakat.(ADV)
