Samarinda — Persoalan banjir yang terus berulang di Kota Samarinda kini menjadi perhatian serius DPRD. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa penanganan banjir telah masuk dalam skala prioritas pembangunan kota dan tidak lagi dianggap sebagai isu sampingan.
“Kalau kita bicara pembangunan Samarinda, maka tantangan paling nyata adalah banjir. Ini bukan sekadar membangun jalan atau gedung, tapi bagaimana menjamin masyarakat bisa hidup tanpa rasa cemas setiap kali hujan turun,” ujarnya (3/7/2025).
Menurut Deni, DPRD terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai program penanggulangan banjir yang dijalankan pemerintah kota. Salah satu fokus utama adalah percepatan pekerjaan fisik di lapangan agar hasilnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
Langkah-langkah yang kini tengah digencarkan antara lain penataan kawasan hulu dan hilir sungai, normalisasi anak sungai yang mengalami pendangkalan, pembangunan kolam retensi di titik-titik rawan genangan, serta perbaikan sistem drainase kota yang kerap menjadi pemicu utama banjir.
Ia menilai, koordinasi dengan dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sangat penting untuk mempercepat eksekusi program-program tersebut. Deni berharap tidak ada lagi proyek penanggulangan banjir yang berjalan lamban atau terbengkalai.
“Masyarakat sudah terlalu lama menunggu solusi konkret. Kami terus mendorong pemerintah agar tidak hanya fokus pada perencanaan, tapi juga pada percepatan realisasi di lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Deni menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam upaya penanganan banjir. Menurutnya, sekecil apa pun peran warga, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan membersihkan saluran air, akan berdampak besar jika dilakukan secara kolektif.
“Program sebagus apapun tidak akan maksimal jika masyarakat tidak ikut peduli. Semua harus jalan beriringan. Pemerintah bekerja, masyarakat juga harus mendukung,” tutupnya.(adv)
