Samarinda– Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronald Lonteng, menyoroti hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Kota Samarinda yang dinilai tidak berpihak pada para tenaga honorer berpengalaman.
Menurutnya, banyak honorer yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun justru tidak lolos seleksi, meskipun telah bekerja maksimal dan menunjukkan dedikasi tinggi.
“Kalau kita lihat, banyak honorer yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun malah tidak lolos. Padahal mereka sudah mengabdi dengan sepenuh hati,” kata Ronald (24/6/2025).
Ronald menilai, sistem seleksi yang sepenuhnya berorientasi pada nilai akademik tidak cukup adil bagi mereka yang selama ini telah memberikan kontribusi nyata. Menurutnya, loyalitas dan kinerja juga semestinya menjadi pertimbangan utama dalam proses seleksi ASN.
“Kalau hanya mengandalkan nilai tes, bagaimana nasib mereka yang sudah bekerja puluhan tahun? Pemerintah butuh orang-orang yang loyal, bukan sekadar pintar di atas kertas,” tegas politisi yang akrab disapa Ronald itu.
Ia khawatir, jika tidak ada perhatian serius terhadap para honorer yang gagal seleksi, akan muncul rasa ketidakadilan yang bisa berdampak pada semangat kerja mereka. Ronald mendesak agar Pemkot Samarinda mengambil langkah evaluatif terhadap sistem rekrutmen tersebut.
“Jangan sampai mereka merasa menjadi korban sistem. Pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi, bukan hanya mengandalkan regulasi yang kaku,” tambahnya.
Ronald mendorong agar ke depan ada skema yang lebih berpihak bagi tenaga honorer yang sudah terbukti loyal dan berdedikasi. Terlebih lagi, keberadaan mereka selama ini telah menjadi tulang punggung pelayanan di banyak instansi.
“Harus ada keadilan untuk mereka yang selama ini mengisi kekosongan formasi, meskipun statusnya hanya honorer. Jangan abaikan pengabdian mereka begitu saja,” pungkasnya.(Adv)
