Samarinda– Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menertibkan penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran atau Pertamini diminta dibarengi kebijakan yang memberi kepastian bagi pelaku usaha.
DPRD Samarinda menilai langkah penertiban tidak akan efektif apabila tidak disertai solusi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari usaha tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan keberadaan Pertamini memang menimbulkan persoalan karena tidak memenuhi standar keselamatan dalam penyaluran BBM.
Namun, di sisi lain, usaha tersebut masih menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat dan membantu memenuhi kebutuhan konsumen saat SPBU dipadati antrean.
Menurut Samri, pemerintah tidak cukup hanya mengeluarkan kebijakan penertiban.
Pemkot juga perlu menyusun regulasi yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus meningkatkan aspek keselamatan.
“Kalau kita buatkan larangan seperti itu, kita akan berhadapan dengan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sana. Tapi di sisi lain, ini berbahaya juga bagi masyarakat karena penjualannya tidak memenuhi standar, yang berakibat banyak terjadinya kebakaran,” kata Samri, Selasa (7/7/2026).
Ia menilai antrean panjang di sejumlah SPBU menunjukkan keberadaan penjual BBM eceran masih dibutuhkan masyarakat.
Karena itu, apabila seluruh pengecer ditutup tanpa alternatif, dikhawatirkan justru akan menyulitkan warga memperoleh bahan bakar.
Sebagai jalan keluar, Samri mengusulkan agar Pemkot menggandeng Pertamina untuk membina para pedagang agar beralih menjadi penyalur BBM yang legal, seperti melalui skema Pertashop.
Dengan pola tersebut, standar keamanan dapat dipenuhi tanpa menghilangkan mata pencaharian pelaku usaha.
“Kita melihat sekarang hampir semua SPBU antre. Bukan hanya penjual yang merasa kehilangan, pembeli juga susah kalau pengecer ini tidak ada. Maka kita sarankan Pemkot membuatkan regulasi yang semuanya merasa tenang dan nyaman,” demikian Samri. (ADV/EFS)
