Kutai Timur ā Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Faisal Rachman menyatakan Kabupaten Kutim belum mandiri dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebutnya pencapaian kemandirian fiskal Pemkab Kutim masih jauh dari kata maksimal memenuhi kebutuhan daerahnya secara merata. Hal ini menunjukkan kemampuan daerah masih menggantungkan kehidupannya pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Pasalnya, legislator PDIP itu membeberkan meskipun Kutim memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, tapi tantangan yang menghambat kemajuan ekonomi daerah masih perlu dihadapi menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai sumber pendapatan utama untuk daerah ini.
“Kalau saya sih, kalau kedewasaan dari sisi kemandirin fisikal, Sampai saat ini kita masih belum mampu untuk itu, Karena hampir sampai dengan tahun ini. Dana bagi hasil kita, APBD kita. Itu hampir 90% semuanya berhasil dari DBH. PAD kita kan masih diangka 200 hingga 280 miliar saja,” terangnya kepada awak media belum lama ini.
Pada tahun 2023 ini, Faisal Rachman menjelaskan, Kutim telah memasuki usia 24 tahun dan merupakan momen yang penting, tetapi kita harus jujur mengakui bahwa Kutai Timur belum mencapai kemandirian fiskal. Ketergantungan pada sumber pendapatan dari pemerintah pusat adalah masalah yang harus segera kita Atasi.
“Bayangkan kalau PAD nya 280 miliar. Sementara APBD kita 9,7 triliun. Berarti yang sisanya itu adalah dari Dana bagi hasil. Nah, saya rasa sampai di 24 tahun ini kita harus akui kemandirian itu belum kita dapat,” bebernya.(Adv/DPRD Kutim)
