Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Nidya Listiyono mengharapkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk tetap berhati-hati dalam menyeleksi Pejabat Perusahaan Daerah (Perusda).
Hal ini disampaikannya supaya menghindari dari yang namanya praktik korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Perusda itu sendiri.
“Beberapa kasus yang pernah terjadi mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat Perusda. Sebagai contoh beberapa waktu lalu ada mantan pimpinan salah satu Perusda yang tersandung kasus korupsi, ini harus jadi perhatian bagi Pemprov karena jangan sampai ini terulang lagi,” ucap Nidya, Rabu (15/3/2023).
Karena itu, lanjut Nidya, hal ini menjadi pelajaran penting bagi pemprov sehingga semakin selektif dalam memilih pejabat yang akan diamanahkan sebagai unsur pimpinan Perusda.
“Kita berharap Pemprov perlu berhati-hati dalam menyeleksi pejabat Perusda,” harapnya.
Selain itu, Politisi Partai Golkar ini mendorong Pemprov Kaltim untuk terus memperhatikan perkembangan pengelolaan Perusda di Kaltim.
“Sampai saat ini masih ada Perusda yang belum memberikan dampak penghasilan yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Oleh sebab itu, meminta Pemprov untuk segera mengambil langkah tegas, sehingga semua Perusda yang ada betul memberikan penghasilan yang signifikan terhadap daerah ini.
“Sampai saat ini masih ada Perusda yang tidak memiliki kantor. Jadi kami minta pemprov dapat konsen di bidang itu.
Selanjutnya, pihaknya mengusulkan agar pemprov dapat melakukan revitalisasi atas Perusda yang sedang lowong posisi pimpinan dan tidak ada program kegiatan yang mampu memberikan pendapatan daerah
“Usulan tersebut tidak ada kepentingan lain, selain untuk mengawal kepentingan daerah. Seharusnya, semua Perusda yang ada dapat menghasilkan keuntungan yang lebih untuk kemajuan daerah. Pungkasnya. (ADV/Fahrisal)
