Ketua DPRD Samarinda: Finalisasi APBD 2026 Siap Dibahas Bersama Pemkot

Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah

SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda memastikan bahwa pembahasan finalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 akan digelar, Selasa (25/11/2025). Hal itu disampaikan Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, usai memimpin agenda pemaparan usulan anggaran dari Sekretariat DPRD di Ruang Rapat Paripurna Lantai 2.

Helmi mengatakan, pemanggilan Sekretaris Dewan (Sekwan) dilakukan untuk memastikan seluruh usulan Kesekretariatan DPRD telah lengkap sebelum memasuki pembahasan bersama Pemerintah Kota Samarinda. Ia menegaskan bahwa tahapan ini penting agar proses finalisasi anggaran dapat berjalan secara komprehensif.

Bacaan Lainnya

“Besok kita akan memasuki tahap finalisasi pembahasan APBD Tahun 2026. Hari ini kami meminta Sekretariat Dewan menyampaikan seluruh usulan anggaran agar dapat kita bawa ke pembahasan bersama pemerintah kota,” ujarnya.

Selain meninjau usulan internal DPRD, pihaknya juga menginstruksikan Badan Anggaran (Banggar) untuk mengevaluasi hasil rasionalisasi dan efisiensi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurut Helmi, telaah itu perlu agar anggaran yang disusun selaras dengan kebutuhan publik.

“Banggar kami minta melihat kembali hasil rasionalisasi semua OPD. Intinya, kalau usulan itu berpihak kepada kepentingan masyarakat, kita akan dukung. Tapi kalau ada yang kurang tepat, tentu akan kita koreksi,” tegasnya.

Helmi memastikan, tidak ada polemik berarti dalam pembahasan internal DPRD. Seluruh kegiatan telah disesuaikan dengan aturan dan menunggu penyepakatan akhir bersama Pemerintah Kota.

“Pak Sekwan sudah menjelaskan rasionalisasi kegiatan sesuai ketentuan. Besok tinggal kita sepakati bersama pemerintah kota,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa rasionalisasi anggaran tidak hanya berlaku bagi perangkat daerah, tetapi juga terhadap kegiatan DPRD sendiri. Karena itu, seluruh anggota DPRD dilibatkan dalam proses pembahasan guna memastikan keputusan yang diambil merupakan hasil kesepahaman bersama.

“Ketua DPRD tidak bisa berjalan sendiri. Semua anggota harus terlibat agar pembahasan anggaran ini menghasilkan keputusan yang tepat dan kolektif,” pungkas Helmi.(ADV)

Pos terkait