Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, baru-baru ini menyampaikan pandangannya terkait desakan sejumlah pihak yang menginginkan evaluasi terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Desy Damayanti. Desakan tersebut muncul setelah beberapa kali ketidakhadiran Desy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dianggap penting untuk membahas isu-isu strategis terkait infrastruktur kota. Dalam wawancara pada Rabu (12/3/2025), Deni menyebut bahwa keputusan untuk mengganti kepala dinas sepenuhnya berada di bawah kewenangan Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Menurut Deni, DPRD hanya memiliki peran memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi kinerja dinas terkait. “Ya itukan bukan karena kita ya, itu hak prerogatif pak walikota terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala dinas. Kami hanya bisa melaporkan dan memberikan rekomendasi terkait apa yang terjadi di sini,” ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa pihaknya menghormati kewenangan eksekutif dalam menentukan pejabat struktural di lingkungan pemerintahan.
Deni juga menyoroti pentingnya keberadaan seorang kepala dinas yang mampu menjalankan tugas-tugasnya secara optimal. Ia menyampaikan bahwa jika ada kendala kesehatan atau alasan lain yang menyebabkan pejabat tidak dapat bekerja maksimal, maka langkah evaluasi harus dilakukan demi kepentingan masyarakat. “Kalau kami bicara begini ya, kalau memang seorang tidak mampu menjalani tugas dan kewajibannya karena satu dan lain hal atau karena sakit, ya saya harap pak walikota bisa mencarikan yang lebih sehat ya,” ungkapnya.
Meski demikian, Deni mengakui bahwa komunikasi antara Komisi III DPRD dengan Kepala Dinas PUPR selama ini berjalan baik. Ia menyebut bahwa Desy Damayanti selalu hadir ketika diundang sebagai mitra kerja DPRD dan kerap berada di tempat saat kunjungan kerja dilakukan. “Kalau dengan kami setiap memanggil sebagai mitra komisi III selalu datang dan ketika kami ke sana selalu ada di tempat,” jelasnya. Namun, ia tetap menekankan pentingnya kehadiran langsung dalam forum resmi untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam.
Dalam pandangannya, persoalan ini juga berkaitan dengan isu lain yang sedang dibahas oleh Komisi IV DPRD Samarinda, terutama mengenai masalah upah pekerja proyek yang dikelola oleh Dinas PUPR. Kendati demikian, Deni berharap agar Kepala Dinas tetap fokus menjalankan tugasnya dengan baik meskipun menghadapi berbagai tekanan. “Tetap saya rasa harus siap terus ya karena mengurusi dinas itu gak gampang, tapi kalau asumsi baik mungkin pas memang lagi sakit ya,” tambahnya.
Deni juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi oleh Dinas PUPR, terutama karena anggaran yang dikelola oleh dinas tersebut merupakan salah satu yang terbesar di Kota Samarinda. Menurutnya, beban kerja ini dapat menjadi tekanan psikologis bagi pejabat yang memimpin dinas tersebut. “Apalagi beban psikisnya kan berat karena anggaran dinasnya paling gede,” katanya. Ia menegaskan bahwa jika Kepala Dinas PUPR tidak mampu mengelola tanggung jawab ini dengan baik, maka perlu dipertimbangkan untuk mencari pengganti yang lebih siap.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar permasalahan ini tidak hanya dilihat dari sisi personal tetapi lebih kepada substansi kinerja dinas dalam mendukung pembangunan infrastruktur kota. “Jadi kalau memang tidak sanggup ya kita cari yang siap dan sehat terus ya,” tegasnya. Hal ini menunjukkan komitmen DPRD untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan sesuai harapan masyarakat.
Komisi III DPRD Kota Samarinda berjanji akan terus mengawal transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan daerah. Dengan langkah-langkah evaluasi yang tepat, mereka berharap pembangunan infrastruktur di Kota Samarinda dapat berjalan lancar demi kesejahteraan masyarakat luas.(yg/adv)
