Samarinda – Parkir kendaraan di Samarinda masih menjadi dilema. Banyak area parkir belum terkendali dan terkoordinasi dengan baik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Kondisi ini membuat juru parkir liar leluasa mengambil keuntungan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Anhar, angkat bicara. Menurutnya, istilah “parkir liar” kurang tepat. Semua lokasi parkir memiliki sistem koordinasi, hanya saja tidak berada di bawah kendali Pemkot.
“Seharusnya kalau pemerintah respek dan jeli, ini kan sebenarnya bisa menjadi sumber pendapatan. Bagaimana sekiranya mengadakan itu, memang agak rumit, tapi kalau punya komitmen dan dapat dikoordinir pastinya akan tertata semua,” ujar Anhar pada Selasa (19/3/2024).
Anhar menjelaskan, masyarakat memilih parkir sembarangan karena ada tempat dan penjaga, “resmi” atau “tidak resmi”.
Ia menekankan pentingnya keamanan kendaraan yang terparkir. Pemberian imbalan keamanan, meskipun tidak masuk ke kas Pemkot, perlu diperhatikan.
“Parkir liar itu tidak ada. Konteksnya saja yang di luar koordinasi pemerintah. Kalau ingin ditiadakan seratus persen itu kelihatannya tidak mungkin,” tuturnya.
Anhar menjelaskan, orang-orang memarkir kendaraan sembarangan karena ada tempat dan ada yang mengkoordinir.
“Tidak mungkin parkir motor di situ tidak ada petugasnya, entah itu resmi atau tidak resmi. Yang jelas motornya aman,” terangnya.
Anhar mendesak pemerintah untuk mencari solusi. Pembiaran hanya akan menguntungkan pihak tertentu.
Koordinasi dengan semua stakeholder terkait sangat diperlukan untuk menciptakan sistem parkir yang terstruktur, aman, dan menguntungkan semua pihak.
“Nah itu yang harus dicari penyelesaiannya. Jangan sampai ada pembiaran, karena itu tadi ada hal yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak tertentu,” tegasnya. (Adv/DPRD Kota Samarinda)
