Samarinda – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023 mendapat sorotan dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD Samarinda. Dalam Rapat Paripurna DPRD Masa Persidangan II Tahun 2024, Pansus menekankan dua poin penting: penyelesaian utang daerah dan percepatan pembangunan Teras Samarinda.
Ketua Pansus LKPJ, Fakhruddin, menyampaikan bahwa Pansus telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemkot Samarinda di tahun 2023. Salah satu temuan utama adalah masih terdapat tunggakan utang daerah yang perlu segera diselesaikan.
“Jangan sampai utang itu tertinggal kemudian tiap tahun kita diperiksa oleh BPK dan lainnya. Kalau misalnya kemampuan itu hanya bayar sekian yang penting ada progres pembayaran,” tegas Fakhruddin pada Rabu (15/5/2024).
Oleh karena itu, Pansus merekomendasikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda untuk segera menyelesaikan tunggakan utang tersebut. Hal ini untuk menghindari pemeriksaan berkelanjutan oleh BPK dan memastikan kesehatan keuangan daerah.
“Semua OPD yang kita panggil hearing kita berikan catatan semua. Seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, BPKAD, dan lainnya,” ujarnya.
Selain itu, Pansus juga menyoroti proyek pembangunan Teras Samarinda yang mengalami keterlambatan dan telah mengalami tiga kali adendum. Pansus mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda untuk menyelesaikan proyek ini dengan cepat dan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.
“Dinas PUPR untuk membuat Teras Samarinda sampai tiga kali adendum, harapan kita cepat selesai jadi di tahun berikutnya proyek itu sesuai tenggat waktu jangan sampai molor,” pungkasnya.
Pansus berharap dengan segera menyelesaikan utang daerah dan mempercepat pembangunan Teras Samarinda, Pemkot Samarinda dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di masa yang akan datang. (Adv/DPRD Kota Samarinda)
