Samarinda – Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Samarinda masih menjadi batu sandungan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fuad Fakhruddin, mengungkapkan bahwa karakter pedagang yang sulit diatur menjadi salah satu faktor utama.
“Mereka (Pedagang) ini lama kelamaan kembali bermasalah dan susah diatur. Hampir seluruh daerah itu bermasalah. Ya kan? Karena begini, karakter masyarakat kita ini terkadang diberikan lokasi salah satu tempat. Mereka itu mau diatur, Tapi kelanjutannya itu pasti susah diatur,” ungkap Fuad, pada Jumat (22/3/2024).
Fuad mencontohkan, PKL yang awalnya patuh pada aturan ketika ditempatkan di lokasi khusus, lama-kelamaan kembali berjualan di tempat yang tidak semestinya. Hal ini membuat penataan PKL menjadi tidak efektif.
Meskipun demikian, Fuad mendukung langkah tegas Pemkot Samarinda dalam menertibkan PKL.
Ia berharap solusi yang tepat dapat ditemukan agar PKL dapat berjualan dengan tertib tanpa mengganggu estetika kota.
“Kalau dari pemerintah itu tegas dalam menyikapi soal pedagang kaki lima, ya kita sih setuju-setuju saja,” tutupnya. (Adv/DPRD Kota Samarinda)
