Samarinda – Larangan Pertamini di Samarinda menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Anhar. Sebab, lambatnya tindakan pemerintah dan Pertamina dalam menangani isu keamanan Pertamini dan dampaknya terhadap rakyat kecil.
Ia mempertanyakan mengapa tindakan tegas baru diambil setelah sekian lama, padahal bahaya Pertamini sudah lama diketahui.
“Bukan menolak atau apa, saya itu lebih berpikir kok pemerintah ini sibuk memburu yang kecil-kecil ini lo,” ujar Anhar pada Rabu (22/5/2024).
Anhar juga menekankan dampak kebijakan ini terhadap rakyat kecil yang bergantung pada usaha Pertamini untuk menafkahi keluarga.
“Ya sekarang kalau mau ditutup, apa lagi? Mereka rakyat kecil ini mau makan apa? Pemerintah enak tiap bulan ada gaji, mereka?” sambung Anhar.
Lebih lanjut, Anhar mendorong evaluasi dari pemerintah dan Pertamina. Ia menyarankan agar tindakan penutupan dilakukan dengan pertimbangan matang dan tidak terkesan memburu rakyat kecil.
“Kalau memang berbahaya, ya kenapa baru sekarang? Yang jual, yang beli ini sudah lama begitu, harusnya dari awal,” tegasnya.
Anhar juga mengingatkan bahwa kebijakan ini harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang masih membutuhkan akses BBM mudah dijangkau, terutama di daerah pelosok.
“Pemerintah sama Pertamina itu harus koreksi diri, evaluasi, jangan tiba-tiba begini. Ujuk-ujuk (datang-datang) main tutup, main gusur, kasihan diburu terus rakyat kita ini,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kota Samarinda)
