Samarinda– Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai upaya mewujudkan predikat Kota Layak Anak (KLA) di Samarinda belum maksimal. Ia menekankan, keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi memerlukan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat.
“Kalau mau meraih predikat utama sebagai Kota Layak Anak, maka seluruh pihak harus terlibat. Mulai dari OPD, masyarakat, hingga media massa. Tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak,” ujar Puji (16/6/2025).
Menurutnya, langkah representatif dalam implementasi regulasi sangat diperlukan agar konsep kota ramah anak bisa benar-benar dirasakan. Salah satu yang ditekankan adalah pentingnya pemahaman terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang sudah diterbitkan.
“Pemerintah dan DPRD sudah menyusun berbagai perda, seperti zona bebas pekerja anak, pemenuhan hak penyandang disabilitas, bahkan beberapa sekolah sudah dikategorikan ramah anak. Tapi kendalanya adalah kesadaran masyarakat untuk ikut menerapkan aturan itu,” jelas Puji.
Ia pun menyayangkan masih lemahnya komitmen pemerintah kota dalam menegakkan aturan yang ada. Salah satu contoh konkret yang ia soroti adalah masih maraknya iklan rokok di ruang publik, meskipun Samarinda memiliki Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
“Kita sudah punya Perda KTR, tapi pemerintah tetap memberi ruang untuk iklan rokok di jalan protokol bahkan di sekitar perkantoran. Ini jelas kontradiktif,” kritiknya.
Tidak hanya itu, Puji juga menyoroti minimnya upaya penertiban terhadap anak jalanan (anjal) yang masih sering terlihat di sejumlah persimpangan lampu merah. Hal ini dinilai mencoreng citra kota yang ingin menyandang status layak anak.
“Kehadiran anjal di jalanan itu salah satu indikator kegagalan kita dalam perlindungan anak. Kalau ini dibiarkan, bagaimana kita bisa mendapat pengakuan sebagai kota ramah anak?” ujarnya.
Ia menegaskan, kunci utama keberhasilan Samarinda dalam meraih predikat utama KLA terletak pada kolaborasi antarsemua pihak, serta komitmen dalam menjalankan regulasi yang sudah ditetapkan.
“Regulasinya sudah ada, tinggal kemauan kita semua untuk benar-benar menjalankan. Tanpa sinergi, mimpi Samarinda jadi Kota Layak Anak hanya akan jadi slogan,” pungkasnya.(Adv)
